Tag Archives: Pengawasan

Perhitungan HPS tidak dapat digunakan sebagai Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Lingkup Pengawasan

Makna aturan ini adalah dengan ilustrasi sebagai berikut :   Misal proses pengadaan pekerjaan konstruksi dengan persentase keuntungan sebesar 10% adalah Nilai HPS termasuk PPN sebesar Rp10Milyar. Lalu dari proses Tender pekerjaan konstruksi itu terdapat penyedia yang memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp8,5M. Artinya ada penawaran yang lebih rendah dari ...

Selengkapnya

Persetujuan APIP dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemda Konstruksi untuk Penambahan syarat Pemilihan Penyedia berdasarkan Permenpupr 14/2020

persetujuan penambahan syarat

Dalam huruf b ayat (3) Pasal 58 Permenpupr 14/2020 disebutkan persyaratan bahwa : persyaratan kualifikasi; persyaratan teknis penawaran Dapat dilakukan PENAMBAHAN PERSYARATAN untuk setiap PAKET PEKERJAAN dengan ketentuan : bagi APBN : mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan belanja negara; ...

Selengkapnya

Pengawasan dan Pendampingan, serta Peran yang dibutuhkan dalam Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkarakterstik tertentu

Pengawasan Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Bab XII. Kegiatan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundangan terdapat beberapa yang akan dibahas dalam artikel ini. Peraturan Perundangan Pengawasan dalam Perpres 16/2018 diatur dalam Bagian Kesatu Bab XII yang menjabarkan Pengawasan ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?