Jawabannya TIDAK Dalam Perpres PBJP kita tidak menghapuskan tentang Daftar Hitam. Hanya saja persepsinya Daftar Hitam ini adalah upaya terakhir, dalam hal ini lebih ditonjolkan adalah Pembinaan kepada kualitas Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian maka lahirlah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha ...
Selengkapnya
Peran Serta Usaha Kecil diatur dalam ayat (4) Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021) dengan bunyi ...
Selengkapnya
Diundangkannya Perpres 12/2021 yang merubahn Perpres 16/2018 adalah salah satunya untuk menjalankan amanat pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang berbunyi : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 4o% (empat puluh persen)produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi ...
Selengkapnya
Proses Pengadaan Kendaraan dengan Karoseri dapat dilakukan dengan beberapa skenario pemaketan : Skenario 1 : Kendaraan Chassis dibeli lewat e-purchasing lalu proses karoseri dilakukan pemilihan penyedia sesuai pagu Skenario 2 : Kendaraan Chasiss dibeli lewat pemilihan penyedia sesuai pagu lalu proses karoseri dilakukan pemilihan penyedia sesuai pagu Skenario 3 : ...
Selengkapnya
Penghentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan/DPMPTSP seluruh Indonesia. Konsern utamanya saat ini, karena sub sektor Jasa Konstruksi hanya sebatas pada NIB (Nomor Induk Berusaha) & Sertifikat Standar (SBU atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi).
Selengkapnya
Apa yang dibahas? Riwayat : membahas soal mengapa Bela Pengadaan ini hadir, baru kemudian membahas Bela Pengadaan, siapa PELAKU Pengadaan dan Kemudian Implementasi Pelaksanaan kritik Presiden RI Joko Widodo terkait katalog dan kesulitan UMK-Koperasi untuk hadir di PBJ Pemerintah : Cangkul saja harus impor, barang yang ada dalam Katalog masih ...
Selengkapnya
Dasar hukum pemberian kesempatan Pemberian Kesempatan adalah pada Pasal 56 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 : (1)Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. (2)Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ...
Selengkapnya
Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021) diatur beberapa Pelaku Pengadaan, salah satu Pelaku Pengadaan adalah Pejabat ...
Selengkapnya
Siapa Penyedia Barang/Jasa pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Berdasarkan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomr 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo. ...
Selengkapnya
Secara natural pasien di Rumah Sakit memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara satu sama lainnya, sehingga sangatlah lumrah dalam Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Pemerintah / Rumah Sakit Swasta memiliki Fasilitas dan tenaga untuk memasak bahan makanan dengan demikian proses pengolahan makanan untuk makanan pasien adalah Swakelola. Namun Swakelola ...
Selengkapnya