Pengadaan barang/jasa publik tidak pernah benar-benar bersifat statis. Ia terus bergerak dan berevolusi, mengikuti perubahan cara negara memahami perannya dalam melayani masyarakat. Pada tahap awal, pengadaan kerap dipersepsikan sebatas aktivitas administratif: negara “membeli” barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. Fokusnya sederhana—barang tersedia, pekerjaan terlaksana, anggaran terserap.
Namun, seiring meningkatnya kompleksitas pelayanan publik, tuntutan akuntabilitas, serta ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan, pengadaan mengalami pergeseran makna yang signifikan. Pengadaan tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme belanja, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai tambah, menjamin keberlanjutan layanan, dan memastikan setiap rupiah anggaran publik benar-benar berdampak bagi warga negara.
Tahapan Evolusi Pengadaan Publik
Dalam praktik global, evolusi pengadaan publik umumnya dapat dipahami melalui empat tahapan utama.
Tahap pertama, pengadaan berfokus pada menghadirkan barang atau jasa. Ukurannya sederhana: ada atau tidak ada, tersedia atau tidak tersedia.
Tahap kedua, pengadaan mulai menekankan aktivitas yang terukur. Tidak hanya menghadirkan barang/jasa, tetapi juga memastikan volume, spesifikasi, dan output dapat dihitung serta dilaporkan.
Tahap ketiga, pengadaan berkembang dengan memperhatikan hubungan antara pembeli dan penyedia. Fokus mulai bergeser pada interaksi, pengendalian kontrak, serta kepastian bahwa hak dan kewajiban para pihak berjalan seimbang.
Tahap keempat, pengadaan memasuki fase yang lebih matang: berorientasi pada manajemen kinerja. Pada tahap ini, pengadaan tidak hanya mengejar output, tetapi juga outcome. Proses, interaksi, dan hasil diintegrasikan secara kolaboratif bersama penyedia untuk mencapai kinerja terbaik.
Justru pada tahap keempat inilah tantangan baru muncul. Kolaborasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sering kali dipersepsikan sebagai risiko, bahkan dicurigai sebagai konflik kepentingan dari sudut pandang audit dan hukum yang masih sangat berorientasi pada kepatuhan formal.
Pengadaan sebagai Cermin Kematangan Tata Kelola
Keempat tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengadaan bukan sekadar persoalan prosedur. Ia merupakan refleksi dari tingkat kematangan tata kelola pemerintahan. Ketika pengadaan telah diarahkan pada manajemen kinerja dan kolaborasi, muncul ketegangan antara kebutuhan bekerja secara adaptif dengan kerangka pengawasan yang masih menilai segala sesuatu secara kaku dan administratif.
Di titik ini, pengadaan publik diuji: apakah ia diperlakukan sebagai ruang kecurigaan, atau sebagai instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima namun tetap akuntabel.
Memahami evolusi pengadaan menjadi penting agar para pelaku pengadaan tidak terjebak pada logika masa lalu. Pengadaan perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya negara menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas—bukan sekadar sebagai proses membeli, tetapi sebagai sarana menciptakan nilai bagi publik.
