PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

  Pejabat Pengadaan: Fokus pada Pemilihan Penyedia, Bukan Menggantikan Peran PPK Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, istilah Pejabat Pengadaan sering kali dipahami secara tidak utuh. Akibatnya, peran dan batas kewenangan antara Pejabat Pengadaan dan PPK kerap bercampur, bahkan saling tumpang tindih. Kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi menimbulkan ...

Jangan Menjadi PA/KPA/PPK yang Sekadar Ada, Namun Tidak Pernah Hadir Dalam banyak proses pengadaan, kita sering menjumpai satu kondisi yang tampak sepele tetapi berdampak besar: PA, KPA, atau PPK yang ada secara administratif, tetapi tidak hadir secara substantif. Nama tercantum di SK, tanda tangan tertera di dokumen, tetapi keterlibatan dalam ...

  Dalam praktik pengadaan, saya belajar—sering kali melalui pengalaman langsung—bahwa spesifikasi teknis yang baik tidak cukup berhenti pada dua hal klasik: spesifikasi mutu dan spesifikasi jumlah. Keduanya memang fundamental, tetapi belum tentu memadai untuk mengendalikan risiko di lapangan. Di banyak kasus, persoalan justru muncul bukan karena barangnya salah mutu atau ...

  Saya cukup yakin banyak orang di dunia pengadaan pernah mendengar ungkapan “the devil is in the detail.” Dan setelah sekian lama berkecimpung sebagai PPK, saya justru merasa ungkapan itu bukan sekadar pepatah, melainkan peringatan praktis yang sangat nyata. Terutama ketika kita mulai berhadapan dengan dokumen, spesifikasi teknis, dan kata-kata ...

  Dalam praktik pengadaan jasa event organizer, salah satu risiko yang paling sering muncul namun kerap diremehkan adalah ketidaksesuaian antara jumlah peserta yang dianggarkan dengan jumlah peserta yang benar-benar hadir. Kondisi seperti menganggarkan 500 peserta tetapi yang hadir hanya 400 bukan sekadar persoalan teknis acara, melainkan berpotensi menjadi persoalan akuntabilitas ...

Dalam praktik ideal, strategi pengadaan seharusnya tidak berdiri sendiri. Ia perlu dirancang, dikembangkan, dan dijalankan sebagai bagian integral dari strategi organisasi secara keseluruhan. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan hal sebaliknya: strategi organisasi disusun pada satu ruang perencanaan, sementara strategi pengadaan dikembangkan pada ruang lain yang terpisah, dengan logika dan ...

Dalam praktiknya, organisasi publik tidak pernah berhadapan dengan satu rantai pasok tunggal. Setiap aktivitas pelayanan melibatkan beragam pemasok, jenis barang/jasa, serta kelompok pengguna akhir yang berbeda. Ada kebutuhan yang bersifat produk akhir—seperti pengadaan komputer atau jasa kebersihan—namun ada pula kebutuhan yang menuntut proses panjang dan keterlibatan intensif dari sisi pengguna. ...

Dalam perkembangan tata kelola modern, pengadaan barang/jasa tidak lagi layak dipahami sebagai aktivitas yang berdiri sendiri. Pengadaan semestinya diposisikan sebagai bagian integral dari rantai pasok pemerintah—sebuah proses kunci yang menghubungkan perencanaan kebutuhan, penyediaan barang/jasa, proses pemanfaatan, hingga penyampaian manfaat kepada pengguna akhir, yaitu masyarakat. Untuk memahaminya secara sederhana, bayangkan sebungkus ...

Pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan dana publik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDesa. Karena itu, seluruh prosesnya wajib mematuhi prinsip-prinsip pengadaan dan sering kali berada dalam ruang pengawasan yang ketat. Kondisi ini kerap melahirkan rasa “kecurigaan” yang berlebihan, sehingga para pelaku pengadaan cenderung menghindari interaksi. Padahal, hubungan antara pembeli dan ...

Pengadaan barang/jasa publik tidak pernah benar-benar bersifat statis. Ia terus bergerak dan berevolusi, mengikuti perubahan cara negara memahami perannya dalam melayani masyarakat. Pada tahap awal, pengadaan kerap dipersepsikan sebatas aktivitas administratif: negara “membeli” barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. Fokusnya sederhana—barang tersedia, pekerjaan terlaksana, anggaran terserap. Namun, seiring meningkatnya ...