Implementasi Kontrak Payung Artikel terkait yang telah dituliskan sebelumnya di https://christiangamas.net/kontrak-payung-sebagai-salah-satu-solusi beberapa keunggulan penggunaan kontrak payung untuk belanja barang/jasa pada belanja barang/jasa adalah : memastikan harga dalam rentang waktu tersebut; menjamin efisiensi; mempermudah proses pengadaan; Pada artikel ini akan dibahas beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rancangan kontrak ...
SelengkapnyaPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pelaksanaan Rekening Pengadaan Keadaan Darurat
Pertanyaan Kami memiliki kegiatan rutin yang kemudian di refocussing dengan kelompok sasaran yang sama, sebut saja penyandang disabilitas. Refocussing kegiatan tersebut merubah judul nama kegiatan dengan embel-embel Covid-19, apakah bisa dilaksanakan? Jawab Menurut saya bergantung kondisi, karena merupakan program prioritas sebagaimana Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP 119/3039/SJ||11 Tahun ...
SelengkapnyaMembuat Program Mutu Bersama Penyedia Untuk Pengendalian Kontrak
Pengendalian Kontrak Merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k, mengendalikan kontrak bukan berarti “menggerak-gerakan” dokumen kontrak. Definisi dari Kontrak berdasarkan Pasal 1 angka 44 adalah : Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antaraPA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa ataupelaksana Swakelola. Mengendalikan ...
SelengkapnyaElemen Value For Money dan Interaksi organisasi
Value for Money atau nilai manfaat sebesar-besar nya atas uang yang dikeluarkan merupakan salah satu hal yang mendasari dibentukaknya rezim baru Peraturan Presiden tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain semangat untuk meningkatkan produk dalam negeri, peran serta usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan pengadaan berkelanjutan. Pengadaan Sektor Publik sejatinya Pengadaan ...
Selengkapnya7 Zeroes
7 Zeroes merupakan bagian esensial dari sistem produksi manufaksi Toyota, upaya inklusif ini dapat diterapkan dalam proses mendorong organisasi pemerintah mencapai tujuan organisasi. 7 Zeroes terdiri dari : Zero defects Zero excess lot size Zero setups Zero breakdowns Zero excess handling Zero lead time Zero surging 7 Zeroes merupakan aspek ...
SelengkapnyaKey Performance Indikator Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
Key Performance Indikator pada manajemen merupakan alat ukur untuk menggambarkan efektifitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, organisasi mengukur kesuksesan pencapaian target berdasarkan : indikator non-keuangan; pengukuran yang umum digunakan; indikator yang ingin diketahui oleh manajemen; indikator dari individu kunci; tanggung-jawab individu dalam tim; signifikansi kinerja; dan/atau pengaruh positif. Pengukuran KPI ...
SelengkapnyaDelegasi Atribusi dan Mandat pada PBJP
Kuasa Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah orang yang menerima “delegasi” dari Pengguna Anggaran. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi merupakan salah satu skema untuk mengatur tata kelola administratif. Artikel ini akan membahas “delegasi” kewenangan, tugas, dan fungsi dari ...
SelengkapnyaManfaat Register Kontrak
Register Kontrakadalah sebuah sarana untuk mencatat kontrak-kontrak yang berfungsi sebagai rujukan utama untuk melakukan pemantauan perkembangan dan apa yang telah dibelanjakan. Manfaat Sebuah register kontrak selain mencatat apa saja kontrak yang telah di-tetapkan bersama penyedia, digunakan untuk pemantauan perkembangan, dan apa saja yang sudah dibelanjakan, juga berfungsi bagi organisasi untuk ...
SelengkapnyaPerencanaan Operasi
Supply Chain Management Dalam SCM terdapat konsep Operations Planning atau Perencanaan Operasi Perencanaan Operasi adalah perencanaan aktifitas dalam rangka mengubah masukan-masukan menjadi barang jadi ataupun jasa. Pelaksanaan Perencanaan Operasi dilakukan dengan tahapan mulai dari : Mengetahui tujuan yang jelas dari apa yang ingin dicapai organisasi Dengan Menerjemahkan visi, misi, dan sasaran ...
SelengkapnyaUpah Minimum dan Konsep “Upah Sundulan” dalam Penyusunan HPS
Pendahuluan Berbicara terkait Upah Minimum tentunya erat berkaitan dengan kebijakan Pengupahan dalam Ketenagakerjaan. Ruang lingkup Kebijakan Pengupahan muncul karena pengupahan menjadi hak pekerja yang mesti didahulukan dibandingkan kebijakan maupun kewajiban lain yang harus dikedepankan oleh pengusaha, sehingga dalam kaitannya pada pengupahan merupakan hal yang mesti didahulukan dibandingkan kewajiban-kewajiban lain yang ...
Selengkapnya