Harga Perkiraan Sendiri atau disingkat HPS dalam Perpres 16 tahun 2018 Pasal 26 Perpres nomor 16 tahun 2018 berkaitan penyusunannya HPS diatur sebagai berikut : HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung Dalam Pasal 11 Perpres 16 tahun 2018 ...
SelengkapnyaPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kesalahan Umum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Masalah II – Evaluasi Harga tidak dilaksanakan sesuai dengan metode yang ditetapkan
Pengantar Kesalahan Umum dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dibahas sebelumnya melalui beberapa artikel sebagai berikut : Kesalahan Umum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kesalahan Umum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Masalah I – HPS Pada artikel ini akan dibahas terkait dengan Evaluasi Harga tidak dilaksanakan sesuai dengan metode yang ditetapkan. ...
SelengkapnyaMelaksanakan Penunjukan Langsung sebagai tindak lanjut Tender/Seleksi Gagal
Pengantar Dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung adalah salah satu metode Pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 ayat (1) dengan urutan sebagai berikut : E-Purchasing; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender Cepat;dan Tender Sedangkan untuk Jasa Konsultansi urutan Metode ...
SelengkapnyaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar LKPP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 6 berbunyi :”Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”. Dasar Pembentukan LKPP adalah Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 ...
SelengkapnyaVendor Management System (VMS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Era cognitive procurement dengan menggunakan teknologi informasi untuk menyimpan informasi kualifikasi dan kinerja Pelaku Usaha yang menjadi Penyedia semakin muncul urgensinya, dalam hal ini Penyedia yang berkontrak dengan Pemerintah di rekam kontrak dan performanya sehingga dapat digunakan informasinya untuk menjadi mitra Pemerintah di K/L/PD lainnya dimasa mendatang. LKPP Lembaga ...
SelengkapnyaPencairan Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah anda terhambat? Laporkan pada OJK
Pak, saya sudah menghubungi Bagian Pencairan dari Penerbit Jaminan, langkah apa yang bisa saya ambil? Jawab : Pencairan Jaminan merupakan bagian dari Pelaksanaan Kontrak. Dapat menghubungi OJK bila Lembaga Penjamin tidak kunjung merespon anda melalui tautan berikut : https://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan
SelengkapnyaLangkah menghimpun kebutuhan dalam melaksanakan Perencanaan Kontrak Payung
Pengantar Dibeberapa Video saya berkaitan dengan Kontrak Payung Jasa Kebersihan, yaitu : Ngerumpi PeBeJe #3 – Jasa Kebersihan Pemberian Penjelasan Konsep Kontrak Payung Konsolidasi Bersyarat 2021-2022 Ngerumpi PeBeJe#6 Kontrak Payung Saya telah menyebutkan bahwa pemikiran mendasar yang membuat keberadaan Kontrak Payung digunakan sebagai dasar untuk melakukan waste reduction pada proses ...
SelengkapnyaRencana Umum Pengadaan atau General Procurement List
Mengapa sih Rencana Umum Pengadaan atau yang dalam istilah best practice Global dikenal disebutkan sebagai Procurement List idealnya dilakukan sebelum akhir tahun untuk Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilakukan tahun berikutnya? Sama seperti Pemerintah, Pelaku Usaha juga di akhir tahun melakukan budgetting untuk kapasitas produksi. Biasanya pelaku usaha sudah mempertimbangkan pengguna ...
SelengkapnyaPemberian Kesempatan Pekerjaan Konstruksi Melampaui tahun anggaran
Pertanyaan Terkait permasalahan kegiatan kontrak Pekerjaan Konstruksi yang belum sampai 100% dan melampaui waktu seharusnya dan bahkan tahun anggaran, dampaknya akan “mencantol” pada konsultan pengawas, kira-kira bagaimana pembiayaannya? Musyawarah Karena melewati tahun anggaran untuk APBD (kalau APBN setahu saya tidak mudah mengalokasikan di APBD+1), maka kembali dikembalikan pada peran Pelaku ...
SelengkapnyaMenafsirkan Peraturan Menteri ataupun Lembaga Jangan Jumawa Ditafsirkan Sendiri, Berkaitan Bantuan Hukum Pelaku Pengadaan Sudah Jelas Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Tidak Bertentangan Dengan Perpres 16/2018
Pengantar Interpretasi Hukum dengan forward thinking yang dinamis tetap diperlukan namun tidak boleh mengabaikan Organisasi yang menerbitkan sebuah Peraturan. Selama ini seringkali ada anggapan bahwa UU Pemberantasan Tipikor adalah UU Tipikor, dengan demikian sebagai Tipikor dalam hal pendampingan yang diatur dalam Permendagri Nomor 12 tahun 2014. Selama ini dalam pemberian ...
Selengkapnya