PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pengantar Misal, terdapat usulan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk membangun Kandang Bebek di Kecamatan Angin Beliung yang diusulkan dengan nilai Rp. 35 juta, usulan tersebut ternyata disetujui dan termasuk dalam Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Plafon KUA-PPAS dan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), bagaimana kaitannya dengan ...

Primary Demand dalam Pengadaan Barang untuk memenuhi kebutuhan terkadang diperlukan terhadap kategori barang nya alih-alih barang terhadap merek secara spesifik, bagaimana implementasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Metode Pemilihan Penyedia Pada Pasal 19 ayat (2) Perpres 16/2018 penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan penyebutan merek terhadap : komponen barang/jasa suku cadang bagian dari ...

Pengantar Telah diterbitkan Peraturan LKPP Nomor 5 tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan salah satu tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menghadirkan kebutuhan untuk melakukan diagnosa atas kematangan kelembagaan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Latar Belakang Moderenisasi Pengadaan dan Penguatan tata kelola Kelembagaan pada Pengadaan Barang/Jasa ...

Pengantar Kebutuhan tiap individu perorangan tidaklah sama, hakikat dari pengadaan pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan yang dijawab dengan pengadaan barang/jasa, dalam kondisi organisasi yang berbeda tentunya suatu produk walaupun sama tidak akan menjawab semua kebutuhan dan sebaliknya untuk semua kebutuhan tidak dapat dijawab dengan satu produk. Susu bayangkan organisasi Pemerintah ...

Pengantar agar dapat mempermudah menginput anggaran dalam SIPD, sangat disarankan untuk terlebih dahulu menyusun Kerangka Acuan Sub-Kegiatan. Kerangka Acuan Sub-Kegiatan merupakan uraian yang menjabarkan bagaimana sebuah sub-kegiatan dilaksanakan dan dilaksanakan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran, dapat dikatakan dari sisi Perencanaan Pengadaan, dokumen ini merupakan penetapan Perencanaan Pengadaan yang disusun oleh ...

Pendahuluan Pada tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah Penyedia apa yang perlu disampaikan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia berkaitan dengan Sisa Kemampuan. Kualifikasi Pengaturan untuk sisa kemampuan termasuk dalam Kualifikasi, instruksi pengisian Kualifikasi berada ...

Pendahuluan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa perlu dimiliki oleh pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada rezim Peraturan Presiden Nomor 16/2018, artikel ini akan menjelaskan bagaimana dan dimana dalam regulasi hal tersebut diatur. Penjelasan Pada Bab XI Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) pada Bagian Kesatu terkait Sumber Daya Manusia Pengadaan ...

Profesi Pengadaan Merupakan sebuah rezim baru dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengaturan yang menyebutkan bahwa Profesional Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan Kompetensi mulai diatur dalam Perpres 16/2018. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Agen Pengadaan disebutkan dalam Perpres 16/2018, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan fungsional yang “dipersenjatai” ...

Pengantar Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari keseluruhan APBN dan/atau APBD baik dari Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Pengadaan Khusus Pengadaan Khusus diatur dalam Bab VIII Perpres 16/2018 terdiri atas : Pengadaan Barang/Jasa ...

Peraturan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Peraturan Presiden dibentuk atas Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan Pembentukannya. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ...