Pengertian Pengadaan berdasarkan Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 adalah : Pasal 1 angka 1 : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Hal ini berbeda dengan proses/metode ...

Mudji Santosa Training and Consulting ( MSTC ) Workshop Online Kelas Khusus Senin 2 Agustus 2021 Jam 14.00 WIB Daftar : https://bit.ly/kelas-khusus *** PESERTA MENDAPATKAN SERTIFIKAT KEHADIRAN *** Mudjisantosa Training and Consulting : Jadwal Workshop / Seminar Kelas Online : https://bit.ly/jadwal-ms Kelas Khusus Reguler : https://bit.ly/kelas-khusus Group Telegram : https://bit.ly/Telegram-MS ...

Keadaan Kahar berbeda dengan Pengadaan Khusus Penanganan Keadaan Darurat, Keadaan Kahar adalah kondisi yang tidak diharapkan dan mempengaruhi pelaksanaan kontrak PBJP. Ketentuan yang berpengaruh pada kontrak terkait pengadaan Kahar pada Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 dengan ketentuan : Pasal 55 (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. (2) ...

Sebelum masuk pembahasan pada artikel, kami mengasumsikan pembaca telah membaca artikel sebagai berikut : Swakelola atau Penyedia? Format Kontrak Swakelola Model Dokumen Swakelola dan Dokumen Swakelola Pedoman Swakelola Era Perpres 12/2021 Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola Sejarah Swakelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia pada zaman penjajahan ...

  Download di : Materi 9 Pengadaan Khusus

 Materi dapat di download di : https://christiangamas.net/slide-pengadaan-khusus-perpres-16-tahun-2018/

Sebagaimana telah diundangkan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia lingkup pelaksanaan teknis dari PerLKPP 12 tahun 2021 adalah sebagaimana terlihat di bagan sebagai berikut :   Proses Pengadaan Barang/Jasa melalui cara PENYEDIA dapat digambarkan menjadi 6 (enam) tahap secara umum, namun di gambar ...

Dapat diunduh di : 1_ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020_BAB_I_+_SIPD 2. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 – BAB II sosialisasi permendagri nomor 77 tahun 2020 materi-1 sosialisasi permendagri nomor 77 tahun 2020 materi-2 sosialisasi permendagri nomor 77 tahun 2020 materi-3 Isi dan hak cipta adalah milik masing-masing pencipta materi tersebut, blog ini hanya ...

PPK Konsolidator dapat diangkat dengan SK Pejabat yang sekiranya dapat menaungi beberapa PA/KPA yang memiliki PPK. Khusus untuk PPK Konsolidator yang ada di UKPBJ bentuk SK yang dapat ditiru adalah sebagai berikut : SK PEJABAT KONSOLIDATOR KONTRAK PAYUNG PPK konsolidator melakukan kegiatan sebagai berikut : konsolidasi untuk menghasilkan dokumen persiapan ...

Daftar Hitam menjadi lamgkah terakhir untuk membina penyedia, maka aturan yang ada saat ini lebih kearah mendorong pelaku usaha menjadi penyedia yang baik dengan upaya pembinaan. Sudah pernah dibahas di blog ini terkait sanksi daftar hitam dan format penilaian kinerja penyedia, namun kegiatan yang diatur  dalam PerLKPP Pembinaan Penyedia adalah ...