Tautan : Mari Wujudkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – YouTube

tautan berita : https://mediakaltim.com/bangga-produk-dalam-negeri-sama-dengan-membantu-sesama/?fbclid=IwAR2e72y9U9leKCuux_Lcgb9LkeECfkyTal9-7YTypYllRk0VVzyw6Ji4j6w

Di dunia swasta, Industri yang berhasil menerapkan Supply chain, operations management, dan pemasaran. Kemudian untuk perusahaan yang fokusnya pada perdagangan kunci keberhasilannya adalah Supply Chain dan Pemasaran. Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasok di Pemerintah bagaimana? Baru menyongsong era permulaan. Urgensi pembelajarannya sehingga di PBJ Level 1 diajarkan pengantarnya? ...

E-Marketplace PBJ Pemerintah terdiri atas : SPSE dan Sistem Pendukung. SPSE terdiri atas Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pemilihan Penyedia (Tender, Seleksi, Juksung, PLangsung, dsb)   Sistem Pendukung E-Marketplace terdiri atas Inaproc, SIKAP, SIRUP, E-Learning PBJ, AMEL, dsb.

Saat ini dasar Supply Chain Management (SCM) diajarkan di Pelatihan PBJ Level 1 yang setara dengan PBJ Tk. Dasar, apa yang diharapkan dengan menambahkan aspek SCM ini dalam Pemerintah? Pada prinsipnya apa yang mau dicapai berkaitan dengan tujuan dari Perpres PBJP yaitu aspek value for money yang merupakan pemenuhan terhadap ...

Idealnya ber-TKDN dibuktikan dengan adanya sertifikat yang tayang di tkdn.kemenperin.go.id   tkdn.kemenperin.go.id adalah daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam Perpres PBJP Pasal 66 ayat (3) Mari diperhatikan tidak semua produk dalam negeri punya sertifikat TKDN idealnya memang punya TKDN tapi tidak semua memiliki sertifikat tersebut, bisa karena masih proses, bisa juga ...

download : Buku Saku Antikorupsi untuk Pemeluk Agama Katolik

Iron Man alias manusia kaleng Saat saya masih bocah dulu Iron Man ini super hero yang relatif tidak diminati kartun animasi dari Iron Man dulu tahun 1990an tayang di SCTV bersama dengan tayangan di hari hari lainnya yang juga tidak populer, saya bilang tidak populer karena disejajarkan dengan seri tokusatsu ...

Pada dasarnya Perpres PBJP menyarankan untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, kewajiban penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Pasal 66 Perpres PBJP sebagai berikut : (1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...

Misal ada sebuah kontrak pekerjaan konstruksi di tahun lalu senilai 1Milyar, pekerjaan selesai dan sudah serah terima, namun karena melampaui batas tutup buku jadi SILPA….. kemudian pengadaan tersebut tidak terbayar dan menjadi hutang pemda di tahun berikutnya. akhirnya di tahun ini ada anggaran belanja modal senilai kontrak 1Milyar tersebut untuk pembayaran ...