Dahulu sebelum berlakunya Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa (KKTPBJP) sebagaimana diatur dalam PerLKPP 8/2019 jo PerLKPP 6/2020, maka Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) menjadi perlahan ditinggalkan…… Para Pelaku Pengadaan khususnya dari sisi Pemerintah diutamakan mengikuti Jenis Kompetensi dengan 5 tingkatan level berdasarkan KKTPBJ. Perbedaan antara SKKNI dan KKTPBJP adalah ...
SelengkapnyaChristian
My Fat Loss Diary – 10 Desember 2022
Lama tidak update hasil dari Program TR-90 Nuskin karena kesibukan kantor dan keluar kota kesana kemari, di luar dugaan walau sibuk dan minim olahraga, hari ini ngukur lagi dan beroleh hasil yang tetap menyenangkan hati…. Progress Konsisten…. TR-90 Progress/kemajuan hasil ukur Hari ini, ngegerus lemak dan meningkatkan massa otot ...
SelengkapnyaSebagai Narasumber Pelatihan Penerapan Kebijakan TKDN diselenggarakan oleh KM & Partners bagi UKPBJ Provinsi Papua
Manajemen Keuangan Publik Volume I No. 6 Desember 2022
Download di : MKP VOL 1 NO 6 des 2022
SelengkapnyaModul 1 Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 : Pengantar Manajemen Rantai Pasok – Part 1
Tender dengan metode evaluasi Biaya Selama Umur Ekonomis
Berdasarkan aturan saat ini Tender dengan Evaluasi BSUE memerlukan beberapa hal sbb : barang yang dalam umur ekonomis nya memerlukan perawatan rutin umur ekonomis barang tersebut sebaiknya sudah ada penetapan dan variabel penyusutannya barang tersebut memiliki biaya operasional yang terukur pasar/pelaku usaha dapat dengan mudah memberikan estimasi biaya operasional dan ...
SelengkapnyaMateri Pelatihan KM Partners 29 November 2022
Materi : Dapat di unduh dengan klik pada tulisan berikut : TKDN Konstruksi KM Partners Soal Tugas Berkelompok 1 : Bahan Soal dan Tugas Kelompok dapat di unduh pada klik tulisan berikut ini : Studi Kasus Materi 1 Peserta KM Partners 29 November 2022 Soal Tugas Berkelompok 2 : Bahan ...
SelengkapnyaVideo : Siapa yang menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
Mengulas Alasan di hapuskan PjPHP/PPHP di era Perpres 12/2021
PjPHP / PPHP versi Perpres 16/2018 tidak melakukan pemeriksaan teknis, sehingga memang dipandang tidak efektif. Perhatikan bahwa PjPHP/PPHP di Perpres 16/2018 dan Perpres 54/2010 jo. Perpres 4/2015 adalah dua peran pelaku pengadaan/organisasi pengadaan yang berbeda total. Kalau PjPHP/PPHP versi Perpres 54/2010 jo Perpres 4/2015 memang di posisikan memeriksa teknis, hanya ...
Selengkapnya