Pasal 32 Perpres PBJP (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) dapat kita rangkum sebagai berikut : Jaminan Sanggah Banding diberlakukan dalam proses pemilihan penyedia hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Tender atau Tender Cepat). besarannya 1% dari nilai HPS Pekerjaan Konstruksi yang disanggah bagi Pekerjaan Konstruksi tunggal, sedangkan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi ...
SelengkapnyaChristian
Apakah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat bertugas di LPSE?
Apakah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat bertugas di LPSE? Pertama-tama kita sepakati dahulu bahwa tugas dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) itu bukan hanya melakukan tender/seleksi, di Kamus Kompetensi Teknis yang lama selain kompeten di Jenis Kompetensi Pemilihan Penyedia, JF PPBJ juga perlu kompeten di Jenis Kompetensi ...
SelengkapnyaE-Purchasing…. Toko Daring atau Katalog Elektronik?
E-Purchasing dapat dilakukan dengan melalui Toko Daring atau Katalog Elektronik, kapan menggunakan Toko Daring dan Kapan memggunakan Katalog Elektronik? Kembali merujuk pada ketersediaan penyedia dan pemenuhan kebutuhan barang/jasa, pola nya sebenarnya sudah terlihat kontras, umumnya Toko Daring skema belanjanya bisa beragam karena menghadirkan PMSE dan PPMSE yang membawa praktik ...
SelengkapnyaInformasi Perubahan Tingkat Kesulitan Soal Uji Kompetensi PBJ Level-1
Berdasar informasi dari Bpk. Deputi PSDM LKPP bahwa sejak tanggal 26 Juni 2023 terdapat pembaharuan bank soal dengan : Penyederhanaan kalimat soal yang sulit dimengerti; soal-soal dengan tingkat history kebenaran yang rendah selama ujian-ujian yang pernah berlalu ada yang di takedown. Tingkat kesulitan menurun dan kelulusan melonjak drastis, namun tetap ...
SelengkapnyaPengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Perlukah Menyusun HPS
Jawabannya tidak perlu karena melanisme persiapan pengadaan (maupun perencanaan dan pelaksanaan) tidak sama dengan pengadaan reguler. Dasar Hukumnya apa? Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018. mengutip PerLKPP 13/2018 berikut ini adalah tahapan PBJ Penanganan Keadaan Darurat : PBJ Darurat prinsipnya merespon kebutuhan yang memprioritaskan kecepatan dan menanggalkan ...
SelengkapnyaPengadaan Barang Habis Pakai sebaiknya menggunakan metode pemilihan apa?
Pengadaan Barang Habis Pakai sebaiknya menggunakan metode pemilihan apa? Barang Habis Pakai ini bisa jadi alat tulis kantor, zat kimia kebersihan kantor, dan sejenisnya. Dalam skala kecil akan lebih baik bila kita melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan e-Purchasing melalui toko daring, bila kuantitasnya sedikit lebih besar maka dapat menggunakan katalog ...
SelengkapnyaMengoptimalkan e-Purchasing untuk mendapatkan harga terbaik yang diikat dengan Kontrak Payung
Misal akan dilakukan kontrak Jasa Lainnya Sewa Kendaraan yang digunakan sebagai mobil dinas, kontrak ini bersifat rutin dan kebutuhannya sudah dapat diprediksi akan diberlangsungkan selama 3 tahun kedepan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan harga sewa adalah melakukan e-Purchasing yang kemudian diikat dengan kontrak payung sebagai induk dari Surat Pesanan. Sebagai ...
SelengkapnyaMateri Paparan Intensifikasi penggunaan Vendor Management System PBJ Pemerintah
Klik Tulisan ini untuk unduh PDF Intensifikasi penggunaan Vendor
SelengkapnyaMateri Sosialisasi Antikorupsi dan Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan
Klik tulisan ini untuk unduh PDF Sosialisasi Antikorupsi dan Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan
SelengkapnyaMateri Pengendalian Pelaksanaan Kontrak PBJP Non Jasa Konstruksi
Klik disini untuk mengunduh PDF Materi Pengendalian Pelaksanaan Kontrak PBJP Non Jasa Konstruksi
Selengkapnya