Sebagaimana disebutkan, dasar hukum Catur Tertib Petanahan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa rencana pembangunan selama ...
SelengkapnyaChristian
Pengertian Administrasi Pertanahan
secara umum melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://kbbi.kemdikbud.go.id/), dimana masing-masing berdefinisi : Administrasi usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kegiatan ...
SelengkapnyaKekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tidak terbatas pula
Berdasarkan buku Sosiologi Korupsi : Kajian Multiperspektif Integratif dan Pencegahannya – Edisi Pertama oleh Dr. Anantawirakrama Tungga Atmadja, M.Si., Ak., CA dan Nengah Bawa Atmadja, M.A., pernyataan tersebut disebutkan oleh Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creghton pada tanggal 3 April 1887. Pernyataan yang secara harafiah kami terjemahkan secara ...
SelengkapnyaPenyusunan Harga Perkiraan dan Segmentasi Pelaku Usaha berbasiskan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jenis pengadaan : Barang
Materi Webinar dari Bagian Pengadaan barang dan Jasa tanggal 24 April 2020 Membahas penyusunan kebutuhan biaya dalam kontrak Pengadaan Barang tentunya berkaitan dengan perencanaan anggaran yang merupakan proses yang mendahului proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Pemerintah, secara sederhana logika ini selaras dengan analogi dengan uang ...
SelengkapnyaWebinar Pengendalian Kontrak Bersama Bpk. Mudjisantosa 21 April 2020 – eri 1 Webinar UKPBJ Kab. Kutai Barat 2020
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4wthMUeUzEE[/embedyt]
SelengkapnyaLaman Post-Test Tutorial Kelas Organisasi Manajemen Universitas Terbuka (ADPU 4217) 2020.1
Berikut ini adalah laman Post-test untuk masing-masing kelas yang mengikuti tutorial saya pada mata kuliah Organisasi Manajemen ADPU 4217 Pertemuan 2 : Kelas A : Post-Test Kelas A Klik Disini Kelas B : KLIK DISINI
SelengkapnyaLaman Pre Test Tutorial Kelas Organisasi Manajemen Universitas Terbuka (ADPU 4217) 2020.1
Berikut ini adalah laman Pre-test untuk masing-masing kelas yang mengikuti tutorial saya pada mata kuliah Organisasi Manajemen ADPU 4217 Pertemuan 2 : Pre-Test Kelas A : KLIK DISINI UNTUK MENGIKUTI BUAT KELAS A Pre-Test Kelas B : KLIK DISINI UNTUK MEMULAI
SelengkapnyaOrganisasi Jepang, keberhasilan negara dalam mempertahankan identitas budaya yang berpengaruh pada Manajemen Organisasi, COVID-19 dan pola interaksi organisasi di masa mendatang
Dalam Organisasi dan Manajemen kita mengetahui adanya organisasi ala Jepang, yang menerapkan disiplin, sistim promosi kerja yang berorientasi proses secara pelan namun berbasis kompetensi, ketepatan waktu (kanban) dan akurasi dalam pekerjaan. Praktik nya adalah sistim Just in Time milik Toyota yang menerapkan Kanban yang bisa menghasilkan siklus logistik yang efektif. ...
SelengkapnyaSlide Materi Tutorial Kelas Organisasi Manajemen Universitas Terbuka (ADPU 4217) 2020
Berikut adalah materi dalam bentuk slide tutorial Universitas Terbuka Pokjar Tunas Mandiri Kab. Kutai Barat Tahun Ajar 2020.1 Link unduh adalah sebagai berikut : Pertemuan 1 : Materi Pertemuan 1 tautan alternatif : Organisasi dan Manajemen – 1 Pertemuan 2 : Materi Pertemuan 2tautan alternatif : Organisasi dan Manajemen – ...
SelengkapnyaKeadaan Darurat?
Terdapat Daerah dengan Penetapan “Status Siaga Darurat”, pertanyaannya adalah Status Siaga Darurat ini apakah masuk dalam Keadaan Darurat sehingga dimungkinkan bisa dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Keadaan Darurat? Menetapkan “Status Siaga Darurat” berdasarkan UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dikategorikan sebagai kesiapsiagaan, yang mana berdasarkan Pasal 1 ...
Selengkapnya