Menurut saya tidak! bukan menganggap hal ini menjadi tidak penting, tetap penting. tapi perhatikan bahwa kendaraan adalah obyek perjanjian utama, dan STNK, BPKB, dan TNKB adalah bukti kepemilikannresmi yang dikeluarkan oleh unit kerja pemerintah lainnya, terkadang pasokan bahan untuk rilis nya tidak secepat perkiraan, bila pemyedia yang dikenakan kesalahan karena ...

Bila pada Pengadaan Pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (UMK) ada Bela Pengadaan yang dikelola oleh LKPP berkerjasama dengan para PPMSE, pada BUMN terdapat program serupa untuk belanja BUMN kepada para UMK, program ini disebut Pasar Digital (PaDi) BUMN yang dikoordinir Kementerian BUMN. Karena prinsipnya serupa ...

Kalau semua orang paham konsepsi Hukum Antar Tata Hukum…. maka seharusnya tidak pernah keluar ujaran “di daerah tidak ada PPK” Hermeneustika Hukum dan interpretasi Peraturan Perundangan ini juga menghadirkan urgensi tersendiri…. Simpel saja saya sebutkan contoh, dalam Perpres 16/2018 apakah disebutkan keberadaan “materai”? Saya barusan search, tidak ada Kalimat “Materai” ...

Pengantar Suatu hari Kucul yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama para Pejabat Struktural yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional,  dan khususnya Pejabat Struktural Kepala Sub-Bagian Program dipanggil rapat oleh Kepala Dinas Indahnya Elusan Mantan Itupun Ngga Jadian Ditinggal Nikah Ama Seseorang (Kadis DIEMIN JADI NAAS ), ...

Ulah si Kucul Kucul adalah seorang Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki DPA untuk Pengadaan sebagai berikut : Pengadaan Komputer dengan pagu 200 juta Pengadaan Printer dengan pagu 200 juta Pengadaan UPS dengan pagu 50 juta Pengadaan Tablet Jinjing dengan pagu 300 juta Karena dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diperuntukkan untuk ...

Pengantar Kebanyakan Pelaku Pengadaan tentunya masih ingat di era Perpres 54 tahun 2010 beserta seluruh Perubahannya terdapat inovasi Katalog Elektronik yang wajib digunakan oleh Pemerintah. Bagaimana Katalog Elektronik pada era Perpres 16 tahun 2018? Apakah tetap wajib? Era Perpres 16 tahun 2018 Tujuan pengadaan yang berfokus pada pemenuhan nilai manfaat ...

Pendahuluan Pano sahabat Kucul, mengajak Kucul untuk dapat berpartisipasi sebagai Pelaku Pengadaan. Karena Kucul berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menjadi Pelaku Pengadaan tidak mungkin sebagai Penyedia, Haram hukumnya, melanggar Etika dan termasuk dalam Konflik Kepentingan berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. Peluang jadi apa saja dong peluang bagi PNS untuk ...

Salah satu empasia dalam Perpres 16 tahun 2018 adalah Peningkatan kualitas Perencanaan Pengadaan, Kucul (bukan nama sebenarnya) seringkali merasa kesulitan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Sebagai seseorang Pelaku Pengadaan yang “kebetulan” memiliki sertifikat pengadaan dan sertifikat kompetensi seringkali ditugaskan untuk melaksanakan saat anggaran telah tersedia. Anggaran muncul, namun Kucul tidak ...

Terdapat diskusi ringan dengan pertanyaan sebagai berikut, jawaban ini merupakan opini pribadi berdasarkan informasi terbatas pada pertanyaan dibawah, dalam hal terdapat regulasi yang mengatur, maka yang berlaku adalah regulasi tersebut dan bukan artikel ini. 1.Apakah Seorang yang bertanda tangan dalam surat perjanjian kerja untuk pembangunan tersebut dan memiliki SKT, bisa ...

Dalam Perpres 16 tahun 2018 pada Pasal 72 ayat (4) menyebutkan bahwa pemilihan penyedia melalui katalog elektronik dilakukan dengan metode : tender katalog;atau negosiasi Pemilihan penyedia katalog melalui negosiasi adalah untuk mengakomodir harga dan kebutuhan yang berbeda dan khusus, dalam kondisi pasar sebuah komoditas tertentu memerlukan penanganan yang berbeda terutama ...