Seri Pengantar Seri reflektif yang terbit (diusahakan) tiap hari minggu Dalam organisasi akan selalu ada personil yang menanggung tanggung-jawab lebih, tanggung jawab lebih ini termasuk pada mengorganisir personil-personil yang berada di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Pengantar Entah darimana asal muasalnya, personil yang berada dibawah pimpinan organisasi tersebut sering disebut ...
SelengkapnyaChristian
Threshold pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pendahuluan Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat beberapa batasan untuk penggunaan pengaturan teknis. Pemilihan Penyedia Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/E-Purchasing Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan melakukan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/ Penunjukan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp200.000.000 (Rp200juta); Pejabat Pengadaan melakukan persiapan dan pelaksanaan ...
SelengkapnyaSungai
Sungai (Karya Nugroho Notosusanto Setiap kali menyeberangi sungai, Sersan Kasim merasakan sesuatu keharuan yang mendenyutkan jantungnya. Seolah-olah ia berpisah dengan sesuatu, sesuatu dalam hidupnya. Makin besar sungai itu, makin besar pula keharuan yang menggetarkan sanubarinya. Kini, kembali ia akan menyeberangi sebuah sungai. Sekali ini bukan sungai kecil, ...
SelengkapnyaKnowledge Worker
Definisi Dalam kaitannya secara kontekstual pada manajemen rantai pasok, Knowledge Worker adalah pihak yang mengumpulkan, menyalurkan, memvalidasi kebenaran pengetahuan, menganalisa, dan membuat informasi. Informasi Hampir seluruh tahapan di proses Pengadaan Barang/Jasa disusun berdasarkan keahlian, walaupun dalam pasal-perpasal di Perpres 16/2018 hanya HPS saja yang disusun berdasarkan keahlian, namun saya menyebutkan ...
SelengkapnyaForum Clearing House Pada UKPBJ Kab. Kutai Barat
Pengantar Keterlambatan proses pemilihan (tender/seleksi) sejauh ini disebabkan belum terdapat perencanaan Pengadaan secara mendalam pada Perangkat Daerah dan dipandang perlu untuk melakukan “Clearing House” pada tahap Perencanaan untuk menawarkan kepada Perangkat Daerah dengan mengingat kapasitas operasional UKPBJ Kab. Kutai Barat untuk mempercepat dan sekaligus meminimalkan kemungkinan “bottleneck” pada tahap pelaksanaan ...
SelengkapnyaPembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pembayaran Prestasi Pekerjaan merupakan bagian dari ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Pengurang Pembayaran Pelaksanaan Pembayaran prestasi memperhitungkan : angsuran pengembalian uang muka retensi denda Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan ...
SelengkapnyaPengadaan Barang/Jasa bersumber dengan Pinjaman / Hibah Luar Negeri
Pengantar Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ruang Lingkup Pada Pasal 2 Perpres 16/2018, ruang lingkup PBJP adalah : PBJP yang dilaksanakan dengan menggunakan APBN/APBD oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Dalam APBN/APBD terdapat sumber yang berasal dari Pinjaman dan / ...
SelengkapnyaPeraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pendahuluan Sudah lebih dari 2 tahun diundangkan tanggal 22 Maret 2018 yang sebelumnya ditetapkan Presiden Joko Widodo tanggal 16 Maret 2020. Pengganti, bukan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 menggantikan sepenuhnya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilakukan perubahan terakhir pada Peraturan Presiden ...
SelengkapnyaSharing Session – Kegiatan Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Mewujudkan Value For Money Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Konsolidasi, Probity Advice,Dan Clearing House di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukanlah hal yang baru, telah disebutkan dalam Pasal 129 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 atas dasar efisiensi dan penciptaan nilai, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Konsolidasi menjadi sebuah proses Strategi Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih baik. ...
SelengkapnyaTujuan Pengadaan – Value For Money
Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur Tujuan Pengadaan, artikel ini membahas poin-pon tujuan pengadaan. Tujuan Pengadaan Pasal 4 Perpres 16/2018 menguraikan Tujuan Pengadaan sebagai berikut : menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; ...
Selengkapnya