P.N.H. Simanjuntak, S.H. dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia (edisi pertama) menyebutkan sistem pengaturan hukum benda itu ialah sistem tertutup. Arti-nya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan ...

Tanya : Kementerian dulu memberikan hibah berupa barang, biasanya dulu kami tinggal menerima, sekarang tidak lagi demikian, kami diberikan anggaran biasanya berupa Dana Alokasi Khusus / DAK  kemudian proses pengadaannya dilakukan sendiri, dalam lingkup pengadaan barang apa yang perlu kami lakukan berkaitan dengan spesifikasi barang? Jawab : Spesifikasi di silahkan ...

Menyusun spesifikasi teknis merupakan hal yang umum dilakukan oleh pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dan membantu tercapainya tuuan organisasi, jadi kita hendaknya tidak sibuk dengan proses pengadaannya, proses pengadaan cukup dipandang sebagai sarana dan kegiatan penunjang untuk proses pencapaian tujuan organisasi (boleh dilihat materi pemenuhan nilai manfaat ...

Usaha dan kegiatan yang dimulai sejak penetapan tujuan, serta cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, hingga termasuk segenap usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah dalam satu kesatuan yang terdiri atas rangkaian kegiatan penataan. Rangkaian-rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok dalam bidang pemerintah ini merupakan kegiatan aparatur negara dalam melayani ...

Pengadaan AC untuk 1 (satu) gedung sebanyak 60 (enam puluh) unit, masing-masing 1 PK, terhadap pengadaan tersebut dalam matriks Kraljic termasuk dalam kuadran apa? apa yang bisa disimpulkan dari kuadran tersebut?   Kraljic Matrix membagi kategori pengadaan berdasarkan risiko pasokan (supply risk) pada sumbu horisontal dan dampak keuntungan pengadaan (profit ...

Untuk pengadaan jasa hotel, dalam kondisi pandemik seperti ini hotel tidak beroperasi seperti biasa yang mengakomodir kebutuhan pelanggan dari suatu daerah mengingat ada pembatasan keluar/masuk daerah, sehingga bukan tidak mungkin pemilik hotel bersedia bekerjasama dengan Pemerintah untuk digunakan sebagai mess sementara bagi tenaga medis, hal ini dikarenakan hotel/penginapan memiliki tenaga ...

PENDAHULUAN Misi pendidikan Indonesia secara umum adalah meratakan pendidikan yang bermutu tinggi kepada seluruh masyarakat pada segala lapisan di Indonesia sebagaimana merupakan cerminan Pasal 31 UUD 1945 yang menyerukan :Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ...

Sebagaimana kita ketahui bersama kaidah hukum memberikan perlundungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia dibandingkan ketiga kaidah sosial lainnya. Kaidah hukum dapat mencapai hal tersebut dengan cara melalui perumusan yang jelas dan disertai dengan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh instansi/penguasa yang berwenang (Negara). Pelaksanaan tercapainya keadilan yang bersifat ...

Sebagaimana disebutkan, dasar hukum Catur Tertib Petanahan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa rencana pembangunan selama ...

secara umum melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://kbbi.kemdikbud.go.id/), dimana masing-masing berdefinisi : Administrasi usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kegiatan ...