Hari/Tanggal : Rabu/17 Maret 2021 Waktu : 19.10 WIB s/d 22.20 WIB Tautan Pendaftaran : DAFTAR DISINI
SelengkapnyaChristian
Pengadaan yang lebih fleksibel dengan Pola Swasta untuk BUMD atau BUMDes/BUMKam
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Pengadaan sendiri dengan tidak mengacu pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, walaupun boleh mengadopsi prosedur yang ada dalam Pemerintah, tapi tidak ada salahnya meniru proses e-Procurement yang lebih sederhana. ...
SelengkapnyaE-Purchasing sebagai Metode Pemilihan Penyedia
Pendahuluan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa : Metode pemilihan Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. ...
SelengkapnyaUndang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Nomor 17 Tahun 2003
SelengkapnyaUndang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU 1 TAHUN 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA
SelengkapnyaToko Daring pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pendahuluan Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan tentang “Toko Daring”, namun bentuk konkrit dari Toko Daring itu sendiri belum muncul, pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka di definisikan dalam ...
SelengkapnyaEven Utama Mudjisantosa Training and Consulting Surabaya Maret-April 2021
Pendaftaran : Klik disini Surat Undangan dapat diunduh di : SURAT UNDANGAN PESERTA
SelengkapnyaLagi-Lagi Soal PPK pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah
A.Pendahuluan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibuslaw) dibentuk untuk mewujudkan tujuan pembentuan Negara Indonesia yang di dalamnya menghadirkan Pemerintah Negara Indonesia yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dan dalam hal ini perlu perubahan yang relatif “radikal” dalam melakukan berbagai upaya untuk memenuhi ...
SelengkapnyaMateri Pengadaan Kendaraan Karoseri (Mudjisantosa Training and Consulting)
Download Pengadaan Kendaraan Karoseri
SelengkapnyaRapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Kutai Barat (INTERNAL)
Bagian PBJ Kab. Kutai Barat
Selengkapnya