Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengantar

Dalam artikel Lingkungan Pengadaan : https://christiangamas.net/lingkungan-pengadaan/dan Pelayanan Prima (Service Excellence) dan Keterkaitannya pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : https://christiangamas.net/pelayanan-prima-service-excellence-pada-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ telah dibahas karakteristik organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, artikel ini akan menjelaskan tentang karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membedakannya dengan karakteristik Organisasi Pengadaan lainnya.

Pembahasan

Dengan cakupan peraturan yang luas secara administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat kelembagaan yang memiliki karakteristik khusus dengan manajemen yang berbeda walaupun menggunakan APBN/APBD, diantaranya :

• Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
• Desa/Kampung

Karakteristik yang berbeda atas kedua kelompok besar organisasi diatas dalam hal pengadaan dalam tingkat kematangan tertentu dapat berbeda-beda sehingga diatur terpisah.

Perbedaan

Perbedaan karakteristik tersebut diatas dibagi sebagai berikut :

• BUMN/BUMD
  • Berfungsi sebagai Operator dan menghasilkan profit
  • Jenis usaha sangat bervariasu dengan karakteristik yang berbeda bergantung core bussiness yang dilaksanakan
  • Barang/Jasa sebagian besar digunakan sebagai input dan diolah menjadi produk/jasa yang dijual/diperdagangkan kembali untuk memperoleh keuntungan
  • Pengadaan menjadi bagian dari fungsi manajemen rantai pasok
  • akuntabilitas penggunaan anggaran BUMN kepada shareholders yang merupakan Pemerintah (sebagian besar kepemilikan saham oleh Pemerintah)
  • Sistem dan organisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran berbeda dengan Pemerintah
• Desa/Kampung
  • Nilai dan karakteristik Barang/Jasa lebih sederhana sehingga diperlukan aturan yang sederhana
  • Sistem dan organisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan APBDesa berbeda dengan instansi pemerintah
  • Kualifikasi SDM yang dibutuhkan dan dimiliki untuk mengelola pengadaan di desa juga berbeda
  • Pelaksanaan PBJ di desa diharapkan tidak hanya melibatkan pelaku usaha sebagai penyedia tetapi diutamakan melibatkan peran serta masyarakat.
• Pemerintah
  • Merupakan pembuat kebijakan, regulator, dan menyediakan pelayanan umum
  • Barang/Jasa yang diadakan pemerintah adalah barang final
  • Akuntabilitas penggunaan anggaran Pemerintah adalah kepada rakyat pembayar pajak

Kesimpulan

Berdasarkan perbedaan karakteristik diatas maka dibutuhkan pengaturan yang berbeda sehingga Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak mengatur dan memisahkan BUMN/BUMD dan/atau Desa/Kampung dari Perpres 16/2018. Demikian disampaikan tetap semangat, tetap sehat, dan salam Pengadaan!