Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sering dipahami sebagai aktivitas administratif: menyusun spesifikasi, memilih penyedia, lalu mengeksekusi kontrak. Namun jika kita kembali pada arah kebijakan, PBJP sesungguhnya adalah instrumen strategis negara.
Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam kebijakan PBJP, khususnya pada Pasal 5 huruf h yang berbunyi:
“mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.”
Kalimat ini bukan sekadar norma tambahan.
Ini adalah arah kebijakan negara dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Artinya:
👉 PBJP secara sadar didesain untuk menjadi alat pengungkit industri kreatif dan inovasi nasional.
Negara Sudah Mendukung—Pertanyaannya: Apakah Praktiknya Juga?
Jika kita membaca norma tersebut secara serius, maka implikasinya jelas:
- industri kreatif bukan objek sampingan dalam pengadaan
- gagasan dan inovasi adalah bagian sah dari nilai yang dibeli negara
- hasil kreativitas harus diakomodasi dalam mekanisme PBJP
Namun dalam praktik, sering terjadi paradoks:
- kreativitas diminta,
- inovasi didorong,
- tetapi ketika gagasan hadir, justru diperlakukan dengan kecurigaan.
Ketika Nilai Kreatif “Dihilangkan” dalam Proses Audit
Dalam beberapa kasus nyata (tanpa perlu menyebut identitas), terjadi pola sebagai berikut:
- pelaku kreatif menawarkan konsep pekerjaan (misalnya produksi video atau karya kreatif lainnya),
- menyusun nilai pekerjaan berdasarkan ide, proses kreatif, dan eksekusi,
- namun dalam proses pemeriksaan, nilai tersebut dikoreksi secara ekstrem, bahkan menjadi nol,
- lalu dianggap sebagai markup atau ketidakwajaran.
Di sinilah masalah utamanya.
👉 ketika nilai ide tidak dipahami, maka ia mudah dianggap tidak ada.
Padahal, justru ide itulah inti dari pekerjaan kreatif.
Konflik Paradigma: Barang vs Gagasan
Pengadaan konvensional terbiasa dengan:
- barang yang terlihat
- spesifikasi yang terukur
- harga yang bisa dibandingkan
Sementara industri kreatif bekerja dengan:
- ide dan konsep
- proses eksplorasi
- nilai kualitatif
Ketika dua paradigma ini dipaksakan bertemu tanpa penyesuaian:
👉 nilai gagasan hilang dalam logika administratif.
Dan ketika nilai itu hilang:
👉 angka yang muncul terlihat “tidak wajar”.
Belajar dari Sejarah: Tetris dan Sistem yang Menghilangkan Nilai Ide
Kita bisa belajar dari sejarah lahirnya Tetris.
- Diciptakan oleh Alexey Pajitnov di Uni Soviet (1984)
- Dalam sistem komunis saat itu:
- karya individu menjadi milik negara
- pencipta tidak memiliki hak ekonomi penuh
Akibatnya:
👉 selama bertahun-tahun, penciptanya tidak mendapatkan manfaat finansial dari karyanya sendiri.
Pelajarannya jelas:
👉 ketika ide tidak diakui sebagai milik individu,
👉 maka kreativitas kehilangan nilai ekonominya.
Indonesia Berbeda: Pancasila Mengakui Nilai Gagasan
Indonesia bukan negara komunis.
Indonesia menganut Pancasila, yang berarti:
- hak individu diakui
- karya dan inovasi dihargai
- kegiatan ekonomi, termasuk menjual gagasan, adalah sah
Maka dalam konteks PBJP:
👉 ide adalah bagian dari nilai yang sah untuk dibayar negara
Dan ini bukan sekadar interpretasi—
ini sudah ditegaskan dalam Pasal 5 huruf h.
Masalahnya Bukan Regulasi, Tapi Cara Berpikir
Regulasi sudah jelas:
👉 negara mendorong industri kreatif
Namun praktik di lapangan sering menunjukkan:
- ide tidak dianggap sebagai komponen biaya
- kreativitas tidak masuk dalam struktur nilai
- pendekatan audit belum adaptif terhadap pekerjaan kreatif
Dalam modul perencanaan PBJP juga ditegaskan bahwa kegagalan perencanaan akan berdampak pada kegagalan pengadaan secara keseluruhan
Artinya:
👉 jika sejak awal nilai kreativitas tidak dimasukkan,
👉 maka hasil akhirnya akan bias.
Risiko Jika Ini Dibiarkan
Jika pola ini terus terjadi:
- Pelaku kreatif akan menjauh dari pemerintah
karena dianggap berisiko - Inovasi publik akan stagnan
karena hanya pekerjaan “aman” yang tersisa - Terjadi kontradiksi kebijakan
antara apa yang diatur dan apa yang dilakukan
Apa yang Harus Dilakukan?
- Tegaskan bahwa ide adalah nilai
Sesuai Pasal 5 huruf h.
- Gunakan pendekatan berbasis output
Bukan membatasi proses kreatif.
- Bangun metode evaluasi kreatif
Melibatkan kualitas ide, bukan hanya harga.
- Adaptasi pendekatan audit
Agar mampu membaca:
- nilai konseptual
- bukan hanya komponen fisik
Penutup
Pasal 5 huruf h sudah memberikan arah yang sangat jelas:
👉 negara ingin pengadaan menjadi motor industri kreatif
Namun jika dalam praktik:
- ide dihilangkan nilainya,
- kreativitas tidak dihitung,
- gagasan dianggap tidak sah,
maka yang terjadi bukan hanya kesalahan teknis—
tetapi penyimpangan dari arah kebijakan itu sendiri.
Karena pada akhirnya:
menghargai gagasan adalah bagian dari menjalankan kebijakan negara.
Dan jika itu tidak dilakukan,
maka kita bukan hanya gagal dalam pengadaan—
tetapi gagal memahami apa yang sebenarnya ingin dibangun oleh negara.
