5 Kesalahan Pengadaan Barang/Jasa yang Masih Sering Terjadi (dan Harus Kita Akhiri)   Pengadaan Barang/Jasa itu bukan sekadar belanja. Di dalamnya ada tanggung jawab uang negara, transparansi, dan pelayanan publik. Tapi di lapangan, masih sering kita temui “kesalahan klasik” yang terus terulang. Mari kita bahas, satu per satu. Kesalahan 1: ...

Di dunia birokrasi, setiap hari kita diminta menandatangani dokumen: SPTJM, BAST, adendum, nota dinas, laporan keuangan, dan seterusnya. Bagi sebagian orang, tanda tangan hanyalah rutinitas administratif. Tetapi bagi saya, setiap tanda tangan adalah tanggung jawab yang tidak ringan. Karena di balik satu goresan tinta itu, tersembunyi banyak hal: Keyakinan bahwa ...

Banyak orang berpikir bahwa hari Minggu adalah hari untuk mematikan semuanya: Matikan laptop, matikan telepon, bahkan kadang-kadang… matikan semangat. Tapi saya percaya, Minggu itu bukan tentang mematikan mesin. Minggu itu tentang memperbaiki baterai. Mengisi ulang tenaga, membersihkan debu dari rencana-rencana, dan menyusun ulang prioritas dengan hati yang lebih tenang. Karena ...

Kemarin, saat saya membagikan filosofi dasar tentang swakelola dalam pengadaan barang/jasa, saya menyaksikan sesuatu yang menghangatkan hati: antusiasme nyata dari para peserta diklat CCMS, khususnya dari RSUD Sanjiwani Gianyar dan RSUD Payangan. Diskusi tentang swakelola bukan lagi sekadar teori. Diskusi itu meng-ignite: memicu inisiatif peserta untuk menyusun detail implementasi swakelola ...

Pagi ini, sambil menyeruput secangkir kopi hangat, saya teringat satu hal: Bermimpi itu pekerjaan harian. Bukan mimpi dalam tidur, tapi mimpi dalam kesadaran penuh. Mimpi tentang pelayanan publik yang lebih baik, tentang birokrasi yang lebih manusiawi, tentang daerah kita yang tidak hanya berkembang tapi juga bermartabat. Terkadang perjalanan terasa berat. ...

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas melakukan pengendalian kontrak. Sementara itu, berdasarkan Pasal 17, Penyedia bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kontrak, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. ...

25 April. Hari ini diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah. Banyak yang memahami otonomi hanya sebagai urusan pembagian kewenangan, fiskal, dan administrasi. Padahal, otonomi juga bicara soal ruang untuk berpijak pada akar budaya masing-masing daerah. Bila di Jawa Timur, daerah gunung Kawi, ada budaya meteri (mohon maaf bila salah tulis) yang ...

Tahun ini, angka yang mengejutkan datang dari PPATK: Perputaran uang judi online di Indonesia nyaris Rp 1.200 triliun. Uang yang lari ke luar negeri ini…. yang—kalau dipakai buat bangun sekolah, subsidi pangan, atau perbaikan jalan—bisa mengubah hidup banyak orang. Tapi sayangnya, uang itu hilang begitu saja, lewat layar ponsel, tengah ...

Dulu, waktu saya masih menjabat sebagai PPK, ada vendor yang ingin “berterima kasih” setelah proyek selesai. Awalnya dia menawarkan uang. Saya tolak. Lalu dia bilang, “Kalau barang gimana, Pak?” Saya balik tanya: “Bisa kasih estimasi harganya nggak?” “Bisa,” katanya. Barang itu kemudian saya minta dicatatkan sebagai aset daerah, sesuai arahan ...

Setiap tahun, dalam forum-forum pengadaan, kita sering mendengar kalimat seperti ini: “Penyedia ini dulu pernah telat.” “Waktu itu dia nggak lengkap dokumennya.” “Kayaknya dulu pernah diputus kontraknya…” Tapi yang mengejutkan, penyedia yang sama masih bisa lolos dan menang. Ini bukan semata soal kealpaan teknis. Ini soal absennya sistem yang mampu ...