Turunan dari Perpres 12/2021 yang menjelaskan Pedoman Swakelola adalah PerLKPP 3/2021, saat ini untuk Nota Kesepahaman / Memoranding of Understanding sekarang hanya diperlukan pada Swakelola pada Tipe II. Artinya tidak lagi diperlukan MoU pada Swakelola tipe III dan tipe IV seperti PerLKPP 8/2018. Demikian.
Selengkapnya
Untuk Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah yang penggunaannya intens, memiliki potensi dicuri, dan/atau ada potensi kerusakan karena kecelakaan maka sebaiknya diasuransikan. Kendaraan Dinas contohnya, karena dibeli langsung lunaa, tidak dengan cicilan, jika terjadi kecelakaan dan rusak maka kerusakannya menjadi beban biaya perawatan. memang yang terjadi adalah tidak terbiasanya aparatur untuk ...
Selengkapnya
Jadi dulu pengalaman di tahun 2019 saya melakukan pengadaan bis sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, riset spek, desain, dan hal-hal lainnya digodok bersama tim, pengadaannya lancar jaya selesai, dan gambar desain nya (yang dibuat oleh tim saya) ternyata dipandang menarik, bukti apresiasi desain itu ketika orang lain yang tidak saya kenal ...
Selengkapnya
Merupakan Cara untuk memperoleh barang/jasa, dituliskan di Perpres 12/2021 sbb : Pasal 3 ayat (3) : Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a.Swakelola; dan/atau b.Penyedia keduanya dikerjakan untuk menghasilkan barang/jasa bagi pemerintah berdasarkan kontrak, lihat angka 44 Pasal 1 : 44.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ...
Selengkapnya
PerLKPP Nomor 9 tahun 2018 dicabut dengan aturan ini sebagaimana Pasal 9 PerLKPP 12/2021. Perhatikan bahwa pada bagian Mengingat angka 2 dan angka 3 disebutkan : 2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor ...
Selengkapnya
Bagaimana bila terdapat pengaduan masyarakat dan/atau ada surat kaleng dari kelompok masyarakat terkait PBJ kepada Aparat Penegak Hukum menurut Perpres Pengadaan? Normatif aturan dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 telah diatur dalam Pasal 77 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 maka Aparat Penegak Hukum (APH) meneruskan pengaduan masyarakat kepada Aparat Pengawas ...
Selengkapnya
Apabila terjadi Sengketa Kontrak di Kantor Pemerintah tempat anda bertugas, apa yang harus dilakukan? Berkaitan dengan sengketa kontrak, tentunya perlu dilihat lagi klausul Penyelesaian Sengketa, bila dari proses pemilihan pada rancangan kontrak dituliskan secara litigasi maka selesaikan secara litigasi melalui pengadilan, bila dituliskan secara non-litigasi maka dilakukan penyelesaian dengan APS ...
Selengkapnya
Sebagaimana yang telah saya tuliskan dalam Artikel : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada era Perpres 12/2021 Jo. Perpres 16/2018 Salah satu Perangkat Organisasi di UKPBJ adalah bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa Tugasnya ya melakukan Pembinaan dan Advokasi, Pembinaan berdasarkan KBBI ...
Selengkapnya
Konsolidasi Pengadaan terdengar asik, namun melakukannya tidak semudah yang diucapkan atau tertulis, kita ketahui bersama bahwa Konsolidasi Pengadaan merupakan bagian dari strategi. Artikel yang terkait Konsolidasi Pengadaan : http://christiangamas.net/konsolidasi-pengadaan-sebagai-sebuah-strategi/ http://christiangamas.net/konsolidasi-pengadaan-sebagai-strategi-optimalisasi-yang-wajib-dikuasai-pa-kpa/ Ketika urusan pengadaan masih tertatih-tatih belum seimbang, melakukan konsolidasi bisa dimulai dari pengadaan yang sederhana, seperti ATK terlebih dahulu, baru ...
Selengkapnya