Daftar Hitam menjadi lamgkah terakhir untuk membina penyedia, maka aturan yang ada saat ini lebih kearah mendorong pelaku usaha menjadi penyedia yang baik dengan upaya pembinaan. Sudah pernah dibahas di blog ini terkait sanksi daftar hitam dan format penilaian kinerja penyedia, namun kegiatan yang diatur dalam PerLKPP Pembinaan Penyedia adalah ...
SelengkapnyaBulan
Format Penilaian Kinerja Penyedia
DOWNLOAD : Format Dokumen Penilaian Kinerja Penyedia Untuk Pedoman Pengisian, merujuk PerLKPP 4/2021 : Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja : a. Aspek, indikator dan bobot yang dipergunakan untuk menilai kinerja Penyedia terdiri atas: 1) Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%; 2) Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian ...
SelengkapnyaFormat Penilaian Kinerja Penyedia
Jangan lupa, saat ini telah berlaku Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PA/KPA/PPK dapat melakukan penilaian kinerja Penyedia dengan format yang sederhana sebagai berikut : DOWNLOAD : Format Dokumen Penilaian Kinerja Penyedia Untuk Pedoman Pengisian, merujuk PerLKPP 4/2021 : Aspek, Indikator dan Bobot ...
SelengkapnyaKewajiban Menggunakan Laptop Dalam Negeri dan Riuh Ramai di Media
Ada riuh ribut soal pagu vs spesifikasi minimum dari sebuah Kementerian oleh khalayak ramai. Yang perlu dipahami bersama, pagu itu tidak sama dengan harga beli. Harga beli tidak sama dengan harga e-katalog, harga di ekatalog itu masih berupa harga eceran tertinggi, wajib dinegosiasi!!!! Spesifikasi minimum dalam Regulasi baik berupa juknis ...
SelengkapnyaMenyikapi Daftar Pengalaman Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa
Bagaimana proses pembuktian Kualifikasi Penyedia? saat ini berdasarkan PerLKPP 12 tahun 2021 dilakukan secara daring, bila tidak dapat dilakukan daring maka dilakukan tatap muka (https://christiangamas.net/pembuktian-kualifikasi-di-era-perpres-12-2021/). Baca di :Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Untuk teknis pelaksanaannya Pembuktian Kualifikasi seharusnya sudah clear. Bagaimana ...
SelengkapnyaMateri : Optimalisasi tugas Pelaku Pengadaan Pemda (Kegiatan Daring UKPBJ Kab. Gunungkidul Prov. D.I. Yogyakarta tanggal 29 Juli 2021)
Download : Optimalisasi tugas Pelaku Pengadaan Pemda
SelengkapnyaDokumentasi : Kegiatan Daring UKPBJ Kab. Gunungkidul Prov. D.I. Yogyakarta tanggal 29 Juli 2021
Hal yang perlu diperhatikan dalam Pengadaan Penanganan Darurat
Sederhananya dalam Pengadan Penanangan Keadaan Darurat : Kebutuhan barang/jasa memang ada urgensi untuk segera digunakan demi keselamatan dalam proses pelaksanaannya tidak memerlukan tahapan persiapan, sehingga tidak perlu melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri. HPS yang disusun ini untuk menghindari kegagalan pasar, dikarenakan informasi yang beredar tidak lagi simetris. sebaiknya menggunakan jenis ...
SelengkapnyaPekerjaan Konstruksi Pemerintah Kualifikasi Kecil Era UU Cipta Kerja (Omnibuslaw)
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpihak kepada pelaku usha mikro kecil khususnya dalam pengadaan pemerintah jenis pekerjaan konstruksi, dengan nilai peruntukan hingga 15 Miyar. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah adanya keberpihakan peruntukan ini tidak menghilangkan pemenuhan administrasi dalam proses pemilihan, perlu diperhatikan pekerjaan konstruksi kualifiksi kecil tetap ...
SelengkapnyaMateri Optimalisasi peran Pelaku PBJ di OPD : Pemkab Gunungkidul 29 Juli 2021
Downlod : Pelaksanaan tugas BLP dalam Proses Pemilihan
Selengkapnya