Pelaku Usaha Tidak selalu berminat untuk melakukan kontrak pengadaan barang/jasa kepada Pemerintah, khususnya bila memperhatikan Supplier Perception Model. Supplier Perception Model Juga dikenal sebagai Supplier Perception Matrix, yaitu bagaimana sebuah organisasi dipandang oleh para pelaku usaha dari aspek ketertarikan dan nilai belanja, secara ringkas digambarkan sebagai berikut : Posisi Pemerintah ...
Selengkapnya
Penetapan pemenang Dalam proses pemilihan penyedia merupakan keluaran yang dibuktikan dengan berita acara. Penyebutan dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Penetapan pemenang dalam proses pemilihan penyedia pada peraturan perundangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibagi berdasarkan siapa yang melakukan? berdasarkan : Pasal 9 ayat (1) huruf ...
Selengkapnya
Tugas Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf o Perpres 16/2018 adalah menilai kinerja penyedia. Apa Yang dinilai dari kinerja penyedia? saat pelaksanaan kontrak maka penyedia melakukan pelaksanaan pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut yang dinilai menjadi penilaian kinerja. Mengapa Penilaian kinerja PPK atas kinerja Penyedia dapat menjadi pertimbangan ...
Selengkapnya
Spend Management Dalam terminologi Supply Chain Management merupakan pengelolaan aliran keluar dana dalam rangka pembelian barang dan jasa. Istilah ini dikemukakan dengan merujuk kepada serangkaian aktifitas yang menjadi pedoman tatakelola dalam melakukan pembelian barang/jasa, baik itu berupa alih daya ketenagakerjaan/sumber daya antar organisasi, pengadaan konvensional, pengadaan secara elektronik, dan manajemen ...
Selengkapnya
Pendahuluan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan dibiayai oleh APBN/APBD Pengaturan Pengaturan hal yang telah disebutkan diatas diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang ...
Selengkapnya
Perubahan Kontrak Merupakan bagian dari Pelaksanaan kontrak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Pasal 52 ayat (1) huruf e. Apa yang dapat dirubah dalam Perubahan Kontrak adalah menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; ...
Selengkapnya
Pemberlakuan Penyesuaian Harga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 diberlakukan pada Pekerjaan Tahun Jamak yang lebih dari 18 bulan. Pada Pasal 37 ayat (2) huruf g berlaku ketentuan khusus untuk pekerjaan terlambat karena kesalahan penyedia. Pengaturan Bunyi Pasal ...
Selengkapnya
Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah ditandatangani 20 Februari 2020 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020, dengan demikian Peraturan ini telah efektif berlaku bagi seluruh Pemerintah Daerah di Republik Indonesia, salah satu hal yang menarik adalah ketentuan klasifikasi I, Klasifikasi ...
Selengkapnya
Peraturan Presiden Standar Harga Regional Adalah Peraturan yang mengatur batas tertinggi penganggaran dan pelaksanaan yang memerlukan tindak-lanjut kepala Daerah, berlaku bagi seluruh Pemerintah Daerah. Apa saja yang diatur dalam Perpres 33/2020 ini? berikut adalah paparannya : Ketentuan dalam batang tubuh Perpres 33/2020 menyebutkan hal sebagai berikut : Pasal 1 ayat ...
Selengkapnya
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2_KZ7OjHUyw[/embedyt] Materi dapat diunduh melalui tautan berikut ini : ChristianGamasSlide Swakelola_11 Juli 2020_cco
Selengkapnya