Tag Archives: Kontrak

Pendahuluan Pasal 28 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa “Bentuk Kontrak” meliputi : bukti pembelian/pembayaran kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK); Surat Perjanjian; dan Surat Pesanan Pada Pasal 28 ayat (6) Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing atau pembelian melalui Toko Daring Dengan demikian Surat Pesanan yang ...

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pembayaran Prestasi Pekerjaan merupakan bagian dari ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Pengurang Pembayaran Pelaksanaan Pembayaran prestasi memperhitungkan : angsuran pengembalian uang muka retensi denda Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan ...

Kontrak Waktu Penugasan Merupakan Jenis Kontrak khusus Jasa Konsultansi yang baru hadir pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Era Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan peraturan Pengadaan sebelum Perpres 16/2018 khususnya pada Pasal 50 ayat (3)  merupakan Jenis Kontrak ...

Kontrak Pengadaan Publik Atau dikenal sebagai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan berbeda sifat dan prinsipnya dibandingkan pada Pengadaan Sektor Privat dikarenakan sumber pendanaannya. Aspek Kontrak Publik Kontrak Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak menurut Perpres 16/2018 adalah perjanjian tertulis antara PA / KPA / PPK dengan Penyedia Barang ...

Register Kontrakadalah sebuah sarana untuk mencatat kontrak-kontrak yang berfungsi sebagai rujukan utama untuk melakukan pemantauan perkembangan dan apa yang telah dibelanjakan. Manfaat Sebuah register kontrak selain mencatat apa saja kontrak yang telah di-tetapkan bersama penyedia, digunakan untuk pemantauan perkembangan, dan apa saja yang sudah dibelanjakan, juga berfungsi bagi organisasi untuk ...

Komtrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres 16/2018 dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa secara tertulis, sebagai peraturan teknis dari UU Perbendaharaan dan UU Administrasi Pemerintah yang jelas membutuhkan dokumen tertulis, kontrak pengadaan secara logis memerlukan dilakukan secara tertulis karena alasan logis yang akan dibahas di artikel ini. Pelaksanaan Kontrak berdasarkan hukum perjanjian, ...

Secara mendasar bagaimana kondisi wanprestasi sehingga dapat / bisa terjadi dan berlanjut di sengketakan dalam sebuah kontrak/perikatan? Prolog Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ...

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dimana di dalamnya terdapat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya ...

Kontrak Pemerintah untuk pembelian barang elektronik perlengkapan kantor berpotensi menerima “kelebihan” produk yang sama atau benar-benar berbeda, hal ini lumrah bila kita melihat pada kehidupan sehari-hari, bila dalam belanja pribadi ketika membeli televisi pada masa promo mendapat blender, beli AC mendapat juicer, beli mesin cuci mendapat payung cantik, dan sejenisnya. ...

Tidak ada salahnya bila pelaku pengelola kontrak dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen mengenali prinsip dasar dalam Metode Penelitian Hukum dalam menyelesaikan sengketa kontrak, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat dilaksanakan dengan pengambilan keputusan yang tepat. Serupa dengan bidang keilmuan lainnya yang memiliki riset, dalam bidang ilmu Hukum bahwa dalam penelitian ...