Alur Bisnis Katalog Elektronik Semakin Dipermudah Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengubah proses bisnis katalog elektronik menjadi lebih sederhana. Salah satu tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak pelaku usaha kecil dan mikro untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendorong pemanfaatan produk dalam negeri. Aturan baru ini ...
Selengkapnya
Berdasarkan pengalaman hari ini bertransaksi katalog elektronik, beberapa hal baru yang saya alami adalah : Komoditas masing-masing hanya 1 harga, walau berbeda penyedia. Misal PC Merek X, harga display katalog Rp20.000.000/unit, maka item tersebut menjadi harga tertinggi yang perlu dinegosiasi untuk semua penyedia. Ketika memilih barang, maka baru muncul nama ...
Selengkapnya
Kasus : Bagaimana jika barang/jasa telah tayang dalam katalog nasional dan katalog sektoral, apakah dapat ditayangkan dikatalog lokal? Penjelasan : Jika barang/jasa telah tayang dalam katalog nasional dan katalog sektoral maka sebaiknya tidak perlu dilakukan penayangan pada katalog lokal, apabila tetap dilakukan maka akan menghasilkan tumpang tindih/overlapping yang mengakibatkan inefisiensi ...
Selengkapnya
Pengantar Kebanyakan Pelaku Pengadaan tentunya masih ingat di era Perpres 54 tahun 2010 beserta seluruh Perubahannya terdapat inovasi Katalog Elektronik yang wajib digunakan oleh Pemerintah. Bagaimana Katalog Elektronik pada era Perpres 16 tahun 2018? Apakah tetap wajib? Era Perpres 16 tahun 2018 Tujuan pengadaan yang berfokus pada pemenuhan nilai manfaat ...
Selengkapnya
Pendahuluan Sebagai PPK yang biasa mengurus belanja untuk kebutuhan yang sifatnya rutin, saya termasuk orang yang sangat mengandalkan Katalog Nasional LKPP yang juga dikenal sebagai e-Catalogue, e katalog, atau katalog elektronik. Bagaimana tidak? ketika jalan nanya AC dingin atau tidak untuk memastikan titik mana yang perlu perawatan AC, sering ditanyai ...
Selengkapnya
Penyedia Katalog Pemilihan Penyedia melalui e-Katalog dalam memperoleh Pengadaan melalui Penyedia dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dikenal sebagai E-Purchasing E-Purchasing Ketentuan E-Purchasing sebagai Metode Pemilihan Penyedia disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembelian Pada E-Purchasing Pasal 1 ...
Selengkapnya