serah terima
serah terima

Serah Terima Barang/Jasa Pemerintah: Prosedur dan Dokumen

Salah satu tahapan penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah serah terima barang/jasa dari penyedia kepada pemerintah. Serah terima barang/jasa merupakan bukti bahwa penyedia telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak, dan pemerintah telah menerima barang/jasa sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan waktu yang disepakati. Serah terima barang/jasa juga merupakan dasar untuk melakukan pembayaran kepada penyedia.

Serah terima barang/jasa diatur dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres PBJP). Pasal 58 Perpres PBJP menyebutkan bahwa:

  • (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
  • (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 57 Perpres PBJP secaara konteksnya mengatur bahwa:

  • Penyedia menyerahkan barang/jasa kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
  • PPK melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
  • PPK menandatangani berita acara serah terima barang/jasa kepada penyedia apabila barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia telah memenuhi ketentuan dalam kontrak.

Dari ketentuan diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur serah terima barang/jasa pemerintah meliputi:

  • Penyedia menyerahkan barang/jasa kepada PPK sesuai dengan kontrak.
  • PPK melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia sesuai dengan kontrak.
  • PPK menandatangani berita acara serah terima barang/jasa kepada penyedia apabila barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia telah memenuhi ketentuan dalam kontrak.
  • PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
  • PPK dan PA/KPA menandatangani berita acara serah terima barang/jasa sebagai bukti bahwa pemerintah telah menerima barang/jasa dari penyedia.

Dokumen yang diperlukan dalam serah terima barang/jasa pemerintah adalah:

  • Berita acara serah terima barang/jasa dari penyedia kepada PPK.
  • Berita acara pemeriksaan dan/atau pengujian barang/jasa oleh PPK.
  • Berita acara serah terima barang/jasa dari PPK kepada PA/KPA.

Berita acara serah terima barang/jasa harus memuat setidaknya:

  • Nama dan alamat pihak yang menyerahkan dan menerima barang/jasa.
  • Nomor dan tanggal kontrak.
  • Jenis, jumlah, spesifikasi, kualitas, dan harga barang/jasa yang diserahkan dan diterima.
  • Catatan dan keterangan lain yang relevan.
  • Tanda tangan dan stempel pihak yang menyerahkan dan menerima barang/jasa.

Serah terima barang/jasa pemerintah merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak penyedia dan pihak pemerintah, serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Oleh karena itu, serah terima barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik dan Manajemen Modern di era SPBE
Selanjutnya Tentang Jaminan Penawaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Cek Juga

Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Saat ini sudah terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: