PKKPR: Apa Itu, Jenis, dan Kenapa Penting untuk Pembangunan?
Kalau kita bicara soal pembangunan, entah itu rumah tinggal pribadi, sekolah, pabrik, atau bahkan mal, ada satu hal penting yang sering luput diperhatikan: apakah kegiatan itu sesuai dengan tata ruang wilayah?
Nah, di sinilah PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) berperan. PKKPR memastikan bahwa apa yang kita bangun tidak asal-asalan, tapi sejalan dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan pemerintah.
Apa Itu PKKPR?
Secara sederhana, PKKPR adalah izin kesesuaian ruang. Artinya, sebelum kita membangun atau menjalankan usaha, pemerintah akan mengecek dulu:
👉 “Lahan atau lokasi yang dipakai, cocok nggak dengan peruntukan tata ruang di wilayah tersebut?”
Kalau cocok, PKKPR diterbitkan. Kalau tidak, tentu ada risiko pembangunan dihentikan atau bermasalah secara hukum.
Jenis PKKPR
Ternyata, PKKPR itu ada dua macam:
- PKKPR Berusaha
Ini untuk kegiatan komersial atau bisnis. Contoh:
Pabrik atau gudang,
Hotel dan resort,
Kawasan industri,
Mal atau pusat perbelanjaan.
Biasanya, PKKPR berusaha diurus lewat sistem OSS (Online Single Submission) sebagai bagian dari perizinan usaha.
- PKKPR Non Berusaha
Nah, ini untuk kegiatan non-komersial, misalnya:
Rumah tinggal pribadi,
Tempat ibadah,
Yayasan sosial atau pendidikan,
Fasilitas kesehatan,
Kegiatan sosial kemanusiaan,
Proyek pemerintah (APBN/APBD),
CSR perusahaan.
Jadi, nggak hanya investor besar yang butuh PKKPR, masyarakat biasa pun bisa mengurusnya kalau ingin membangun rumah atau fasilitas umum.
Kenapa PKKPR Penting?
Ada beberapa alasan kenapa PKKPR jadi krusial:
- Mencegah konflik lahan – nggak ada lagi tumpang tindih penggunaan tanah.
- Memberi kepastian hukum – pemilik lahan atau pelaku usaha lebih tenang.
- Pembangunan lebih terarah – sesuai RTRW dan RDTR.
- Menjaga keseimbangan – pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
- Mendukung iklim investasi – bagi investor, ini jadi jaminan bahwa proyeknya aman secara legal.
Bagaimana Cara Mengurus PKKPR?
Secara umum, langkahnya begini:
- Siapkan dokumen → data diri/badan usaha, rencana kegiatan, dan peta lokasi.
- Ajukan permohonan → lewat OSS (untuk berusaha) atau mekanisme manual/daerah (untuk non berusaha).
- Verifikasi pemerintah → dicek kesesuaiannya dengan RTRW/RDTR.
- Terbit PKKPR → kalau sesuai, dokumen resmi keluar.
Prosesnya bisa cepat, terutama kalau daerah sudah punya RDTR digital.
Tantangan di Lapangan
Walau konsepnya bagus, ada beberapa kendala:
Belum semua daerah punya RDTR digital,
Masih ada masyarakat yang belum tahu pentingnya PKKPR,
Di beberapa tempat, pengajuan masih manual.
Tapi pemerintah terus dorong digitalisasi perizinan, jadi ke depan pengurusan PKKPR akan makin mudah dan transparan.
Penutup
PKKPR itu bukan sekadar “izin tambahan”, tapi justru jaminan kepastian buat siapa pun yang ingin membangun atau berusaha. Dengan PKKPR, pembangunan bisa lebih tertib, berkelanjutan, dan selaras dengan kepentingan masyarakat serta lingkungan.
Jadi, kalau kamu punya rencana membangun rumah, usaha, atau fasilitas sosial, pastikan dulu urusan PKKPR-nya beres ya.
