Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Sesuai dengan DPA
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) harus memperhatikan kesesuaian antara rencana dan realisasi pengadaan. Hal ini penting untuk menjaga prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kesesuaian antara spesifikasi dan volume pengadaan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA merupakan dokumen yang menguraikan rincian kegiatan, output, outcome, dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai contoh, jika PPK akan mengadaan kegiatan belanja makanan dan minuman (mamin) rapat Paket Meeting Halfday, namun di DPA spesifikasinya Paket Meeting Fullday, dan volumenya berbeda dengan DPA tetapi tidak melebihi pagu, maka PP tidak bisa memproses pengadaan melalui e-purchasing. Hal ini karena spesifikasi dan justifikasi yang disampaikan PPK tidak sesuai dengan DPA.
Dengan demikian, output dan outcome yang direncanakan saat perencanaan pengadaan tidak tercapai. Hal ini berdampak negatif pada aspek keuangan dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, PPK harus melakukan pergeseran DPA/Perubahan APBD,sesuaikan saja dengan mana timing terdekat, bila lebih dekat dengan masa pergeseran APBD maka lakukan di Pergeseran, bukan malah menunggu APBD Perubahan dan sebaliknya, Pergeseran/Perubahan DPA ini dilakukan agar spesifikasi dan volume pengadaan sesuai dengan dinamika yang dihadapi tanpa harus mengorbankan aspek akuntabilitas kinerja organisasi.
Demikian artikel ini… Semoga bermanfaat. 😊