Saya mendapat kehormatan menjadi narasumber dalam forum Executive Briefing yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat. Tema yang diangkat sangat relevan dan strategis: Sinkronisasi dan Harmonisasi Tata Kelola SPBE serta Revitalisasi Aset TIK Pemerintah Daerah.
Pentingnya Tata Kelola TIK Berbasis Kebutuhan Nyata
Dalam sesi ini, saya menekankan bahwa pengadaan aset TIK di lingkungan pemerintahan tidak boleh lagi sekadar berdasarkan anggaran tersedia, tetapi harus berbasis identifikasi kebutuhan nyata (probis). Tanpa pendekatan berbasis proses bisnis, pengadaan TIK rawan mengalami:
-
Over-spec (spesifikasi berlebihan yang tidak dimanfaatkan optimal)
-
Under-utilization (penggunaan yang tidak maksimal)
-
Potensi temuan audit
-
Pemborosan anggaran
Tujuan Revitalisasi Aset TIK: Bukan Sekadar Belanja, Tapi Investasi Layanan
Revitalisasi pengadaan TIK diarahkan untuk:
-
Optimalisasi belanja melalui efisiensi APBD.
-
Efektivitas fungsi layanan berbasis SPBE.
-
Penguatan prinsip value for money dan akuntabilitas pengadaan.
-
Pencegahan potensi fraud sejak tahap perencanaan.
4 Komponen Minimal Dalam Spesifikasi Teknis
Penyusunan spesifikasi pengadaan TIK harus memenuhi 4 komponen utama:
Mutu/Kualitas: spesifikasi teknis dan kinerja sesuai kebutuhan kerja.
Jumlah/Kuantitas: jumlah unit proporsional sesuai kebutuhan riil.
Waktu: kecepatan pengadaan, instalasi, dan kesiapan operasional.
Tingkat Layanan: termasuk dukungan purna jual dan pelatihan teknis pengguna.
Studi Kasus Konkret: Pengadaan Komputer Kerja Bidang Penataan Ruang
Saya membawakan studi kasus real, dimana kebutuhan komputer GIS untuk pengolahan data peta menjadi contoh betapa pentingnya:
-
Menghindari pengadaan komputer gaming high-end yang over-spec.
-
Menyusun spek yang cukup untuk kebutuhan pengolahan data spasial.
-
Memastikan perangkat menunjang pelayanan data tata ruang secara efisien.
Hasil Diskusi: Praktik Identifikasi Kebutuhan Harus Terus Diperkuat
Diskusi berlangsung dinamis, dengan partisipasi aktif dari seluruh peserta, termasuk tim teknis pengelola aset TIK dan pengampu SPBE. Beberapa poin refleksi bersama yang dihasilkan antara lain:
-
Pentingnya peran tim clearance spesifikasi sebelum proses PBJP.
-
Perlunya penyusunan katalog internal standar TIK daerah.
-
Pentingnya integrasi penuh PBJP TIK dengan arsitektur SPBE daerah.
Akhir Kata
Pengadaan TIK yang sehat dimulai dari identifikasi kebutuhan yang benar.
Bukan sekadar memenuhi anggaran, tapi memastikan perangkat yang dibeli benar-benar mendukung kinerja layanan publik.
Dokumentasi :






