PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Tujuan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri di Pengadaan Langsung

Peraturannya jelas ya, selain e-Purchasing dan Paket PBJP nilai paling banyak Rp10juta, Harga Perkiraan Sendiri itu diperlukan…. Selain itu perlu menyusun HPS…. e-Purchasing sepenuhnya bebas dari penyusunan harga karena informasi harga sudah tercantum di katalog dan toko daring, maka tidak perlu menyusun HPS. Nah untuk Pengadaan Langsung nilai diatas 10juta ...

Selengkapnya

Opini pasca Serap Aspirasi PBJP Swakelola

img 1731

Ranperpres PBJP baru itu banyak kelebihan, sangat baik ketika kontekstual, akan memusingkan bagi yang tekstual 🙏🏻 contoh…. e-Purchasing itu metode Pemilihan Penyedia, tapi Cara Pengadaan Swakelola pun bisa melakukan pemilihan Pelaksana Swakelola lewat E-Purchasing, pada konteks ini Pelaku PBJP Penyedia dengan Pelaksana Swakelola itu memang disetarakan sejak lama bila melihat ...

Selengkapnya

Permasalahan Konsolidasi di tingkat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada proses Penganggaran

Permasalahan Konsolidasi di tingkat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada proses Penganggaran itu adalah dis-trust alias ketidakpercayaan….. Misal ada pengadaan arem-arem di Dinas X dengan rincian sbb : Sekretariat pengadaan 100pcs Bidang A pengadaan 100pcs Bidang B pengadaan 100 pcs Bidang C pengadaan 100 pcs Total diperlukan arem-arem sebanyak ...

Selengkapnya

Setiap Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang ada di Daerah harus sinkron dengan Rencana Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang mengatur bahwa Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR, KKPR adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian ...

Selengkapnya

Potensi Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan Skema Supply By Owner

Pemilihan Penyedia

Pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan skema Supply By Owner (SBO) PPK membuat beberapa paket, diantaranya Paket Pekerjaan Konstruksi Utama, ketika Pekerjaan Konstruksi Utama itu dilaksanakan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pengadaan lagi dengan menghadirkan penyedia untuk menyediakan beberapa Barang/Jasa dengan jenis pasokan yang dapat dilakukan antara lain : ...

Selengkapnya

Manfaat mendaftar menjadi Anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

iapi

Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) adalah Wadah bagi para ahli pengadaan baik yang berasal dari instansi Pemerintah maupun sektor swasta, manfaat dari keanggotaan tersebut adalah : Mendapat kesempatan untuk konsultasi mengenai pengadaan barang/jasa dengan instruktur profesional IAPI. Mendapat pendampingan oleh instruktur profesional pengadaan untuk permasalahan kontrak pengadaan Barang/Jasa. Mendapat Akses ...

Selengkapnya

Biaya Inspeksi Proses Pengadaan dan Pembebanannya

Pengendalian Kontrak Yang Baik

Misal anda memiliki tahapan inspeksi pabrikasi, katakanlah di sebuah pekerjaan konstruksi yang menggunakan beton pre-cast, untuk menjamin kualitas dan ketepatan waktu anda menjadwalkan kunjungan ke pabrik, atau kegiatan pengadaan sebuah medium bus yang di dalamnya ada proses karoseri, sebelum pengiriman ada inspeksi ke fasilitas karoseri, dan sejenisnya…… Pertanyaan besar yang ...

Selengkapnya

Jasa Konsultansi (saat ini) tidak bisa dilaksanakan dengan metode e-Purchasing

purchasing

Pada saat ini masih berlaku Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021 (Perpres PBJP), pada Pasal 38 ayat (2) berbunyi  E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring…. Dengan demikian jenis pengadaan yang dapat dipilih melalui Perpres ini adalah ...

Selengkapnya

Pelaksanaan Kegiatan Clearing House Konsolidasi Komoditas Mesin Komputasi Dan Bagian Serta Perlengkapannya Secara E-Purchasing Dengan Katalog Elektronik Mini Kompetisi Bagi Seluruh Perangkat Daerah Kab. Kutai Barat Pada Apbd Perubahan 2023 (Pemerintah Kabupaten Kutai Barat)

Pelaksanaan Kegiatan Clearing House Konsolidasi Komoditas Mesin Komputasi Dan Bagian Serta Perlengkapannya Secara E-Purchasing Dengan Katalog Elektronik Mini Kompetisi Bagi Seluruh Perangkat Daerah Kab. Kutai Barat Pada Apbd Perubahan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Download di : Website UKPBJ Kutai Barat

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?