PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sedikit banyak mengatur tentang… a. Hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta sanksi bagi yang melanggar. b. Hak dan kewajiban pihak-pihak yang tidak terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. c. Hanya hak pihak-pihak ...

Biaya langsung personil pada pekerjaan jasa konsultansi senilai 200jt paling kurang… A.40jt B.80jt C.100jt D.120jt Jawaban : D.120jt Penjelasan : Dua komponen utama biaya pada jasa konsultansi adalah: Biaya Langsung Personil (Remuneration): Biaya ini didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic salary) yang berlaku untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa ...

Spesifikasi komposisi biasanya digunakan pada pekerjaan… A. Pembuatan perangkat lunak sistem informasi geografis B. Desain dan pembuatan pakaian pelindung radiasi C. Penyediaan makanan khusus untuk astronot D. Pembangunan jembatan baja tahan gempa Jawaban : C. Penyediaan makanan khusus untuk astronot Penjelasan : dalam penyusunan dokumen Spesifikasi teknis, menurut modul Jenis ...

Pihak yang berwenang melakukan penunjukan penyedia untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kondisi darurat adalah: A. PPK B. PA/KPA C. Pokja Pemilihan D. APIP   Jawaban : A. PPK Penjelasan : kita harus pahami dahulu bahwa PBJ untuk Penanganan Keadaan Darurat adalah salah satu Pengadaan Khusus (Pengadaan Khusus Bab VIII Bagian ...

Misal anda dihadapkan pada soal sebagai berikut : Apa yang dimaksud dengan “Kementerian Negara” dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia? Pilihan: a. Kementerian Negara adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa. b. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. c. Kementerian Negara adalah ...

Soal : Pada pilihan berikut ini yang selaras dengan “Tujuan” dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya adalah… a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. b. Meningkatkan biaya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. c. Mengurangi transparansi dalam ...

  Apa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya? Pilihlah salah satu dari pilihan berikut : A. Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. B. ...

Pengaturan tentang Metode Pemilihan Penyedia untuk jenis pengadaan Jasa Konsultansi diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Perpres PBJP dengan bunyi sebagai berikut : Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung. Dengan demikian terdapat pembeda antara Pengadaan non-jasa konsultansi (Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya). ...

Pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa tertulis sebagai berikut di Pasal 69 ayat (1) : Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Berdasarkan ketentuan diatas maka seluruh metode pemilihan pengadaan seharusnya dilakukan secara elektronik. Bagaimana dengan Pengadaan ...

Penyedia bertanggung jawab atas Pelaksanaan Kontrak, sedangkan PPK bertanggungjawab atas Pengendalian Kontrak, ketika kontrak berpotensi akan putus maka pada saat Show Cause Meeting ke-2 atau ke-3 PPK dapat saja bersurat / mulai membuka komunikasi pada Pelaku Usaha bahwa akan terdapat potensi pemutusan kontrak dalam hal Penyedia utama gagal melakukan pemenuhan ...