Menghubungkan Strategi dan Operasional Pemerintah Daerah: Telaah Kritis atas Balanced Scorecard dan Rantai Pasok Konstruksi di Kutai Barat
Menghubungkan Strategi dan Operasional Pemerintah Daerah: Telaah Kritis atas Balanced Scorecard dan Rantai Pasok Konstruksi di Kutai Barat

Menghubungkan Strategi dan Operasional Pemerintah Daerah: Studi Kasus Balanced Scorecard dan Rantai Pasok Konstruksi di Kutai Barat

Menghubungkan Strategi dan Operasional Pemerintah Daerah: Telaah Kritis atas Balanced Scorecard dan Rantai Pasok Konstruksi di Kutai Barat

Artikel ini menelaah keterkaitan antara strategi visi-misi organisasi dan praktik operasional proyek publik melalui pendekatan Balanced Scorecard dan Supply Chain Management, dengan studi kasus nyata di Kabupaten Kutai Barat.

Strategi yang kuat akan kehilangan makna bila tidak diiringi dengan sistem pelaksanaan yang selaras dan operasional yang andal. Artikel ini mengulas secara kritis bagaimana kerangka Balanced Scorecard (BSC) dan manajemen rantai pasok (Supply Chain Management/SCM) dapat digunakan secara sinergis untuk menjembatani visi-misi organisasi pemerintah dengan implementasi nyata di lapangan, khususnya dalam konteks proyek konstruksi di Kabupaten Kutai Barat.

BSC, dengan empat perspektifnya—pembelajaran dan pertumbuhan, proses bisnis internal, pelanggan, dan finansial—seringkali hanya digunakan sebagai alat ukur administratif. Namun, tulisan ini menegaskan bahwa setiap perspektif dalam BSC membutuhkan dukungan sistemik dari praktik operasional yang konkret dan terencana, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan SCM.

Melalui analisis dokumen “Laporan Akhir Analisis Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi Tahun 2024”, ditemukan sejumlah persoalan mendasar: keterlambatan distribusi material, lemahnya koordinasi antarunit teknis, hingga keterbatasan mitra lokal. Semua hal ini menyebabkan jeda antara strategi dan eksekusi, serta menimbulkan penurunan efisiensi fiskal dan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan.

Artikel ini mengusulkan bahwa dengan mengintegrasikan BSC dan SCM secara strategis, organisasi pemerintah dapat membangun strategy map yang bukan hanya logis secara perencanaan, tetapi juga realistis dalam operasional. Hasil akhirnya adalah sistem birokrasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan mampu menciptakan nilai publik yang nyata.

Tulisan ini relevan bagi para perencana kebijakan, pelaksana proyek pemerintah, serta siapapun yang bergerak di ranah reformasi birokrasi dan manajemen kinerja sektor publik.

📖 Baca artikel lengkapnya di: Menghubungkan Strategi dan Operasional Pemerintah Daerah-Studi Kasus Balanced Scorecard dan Rantai Pasok Konstruksi di Kutai Barat
🗂️ Kategori: Strategi Pemerintahan, Rantai Pasok, Infrastruktur Publik

Sebelumnya Belajar di Usia Dewasa Bukan Keterlambatan, Tapi Keputusan
Selanjutnya Gerakan Buruh dan Kontestasi Kekuasaan: Studi Kritis atas Omnibus Law dalam Dinamika Demokrasi

Cek Juga

fdbda149 f077 43e8 aa98 f84cf47e0059

Tanggung Jawab Pelaksanaan Kontrak: Perlu Evaluasi yang Proporsional

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?