INFO PELATIHAN GRATIS bagi Para Anggota Asosiasi Vendor Indonesia Rekan rekan Para Vendor Pengadaan Barang/Jasa, berikut Kegiatan Pelatihan, untuk meningkatkan Kompetensi, yang akan dilaksanakan pada Bulan April 2022 Sabtu, 2 April 2022, 09.30 – 12.00 WIB Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Regulasi terbarunya Narasumber : DR. H. Fahrurrazi, M.Si, CCMs ...
SelengkapnyaChristian
Spirit Proaktif dalam kematangan UKPBJ
UKPBJ dengan pembinaan LKPP merupakan unit organisasi yang memiliki roadmap yang sudah jelas dalam tingkat kematangannya. Ada 9 domain yang diatur, semua aspek yang ada dalam tiap-tiap domain memang pasti akan klop dengan ketentuan berlaku nasional terkait kelembagaan. Hal ini merupakan amanat dari Perpres PBJP yang menekankan penguatan kelembagaan, apa ...
SelengkapnyaMateri Bimtek Peningkatan Kualitas SDM PPK, PPTK, Pelaku Pengadaan dan Staf Teknis dalam Melaksanakan Persiapan Pengadaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang – Maret 2022
Download :Persiapan Pengadaan – Kota Bontang
SelengkapnyaDokumentasi Bimtek Peningkatan Kualitas SDM PPK, PPTK, Pelaku Pengadaan dan Staf Teknis dalam Melaksanakan Persiapan Pengadaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang – Maret 2022
Materi : Materi Bimtek Peningkatan Kualitas SDM PPK, PPTK, Pelaku Pengadaan dan Staf Teknis dalam Melaksanakan Persiapan Pengadaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang – Maret 2022 – Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa (christiangamas.net)
SelengkapnyaPendaran Korespondensi Sistem Klasifikasi dalam Sistem Statistik Nasional dan Kemampuan Pelaku Usaha
Salah satu orientasi dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “Kemampuan Pelaku Usaha”, pada era Perizinan Berbasis Risiko yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) kemampuan Pelaku Usaha ini salah satunya “dipendarkan” dengan klasifikasi yang berada dalam Sistem Statistik Nasional. informasi KBKI berpendar dan berkorespondensi dengan ...
SelengkapnyaPengukuhan Pengurus Nasional Asosiasi Vendor Indonesia (AVENDO)
Pada tanggal 26 Maret 2022 dilaksanakan pengukuhan Pengurus Nasional Asosiasi Vendor Indonesia dengan dokumentasi tautan berita sebagai berikut : LKPP : http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6415 Asosiasi Vendor Indonesia Resmi Dideklarasikan (upeks.co.id) Top! Pemred Indonews Dikukuhkan Jadi Anggota Dewan Pembina Asosiasi Vendor Indonesia Bagi para Vendor / Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi Penyedia ...
SelengkapnyaSeri Webinar Hari Jadi Ikatan Fungsional Pengadaan Ke-6
Yth. Bapak/Ibu Anggota IFPI dan Para Pelaku Pengadaan di Seluruh Indonesia Dalam rangka “Gebyar Hari Jadi IFPI Ke 6” dengan Tema : “Mewujudkan Fungsional Pengelola Pengadaan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”, DPN IFPI mengadakan serangkaian seminar online gratis untuk anggota IFPI dan para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, dengan mengangkat ...
SelengkapnyaPengaturan Terbaru terkait Penyederhanaan Birokrasi
Sudah dirilis dan diundangkan Peraturan : Permen PANRB No. 7 Tahun 2022 Peraturan diatas berbunyi judulnya : “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi” Isinya Baru semua dan mencabut Ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan ...
SelengkapnyaPejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa Hasil Penyederhanaan Birokrasi
Saya secara kelembagaan bersurat ke pihak terkait di LKPP pada Satker yang membidangi Pengembangan Profesi dan SDM untuk bertanya apakah Pejabat Fungsional PPBJ yang berasal dari Penyederhanaan Birokrasi apakah masih memerlukan Uji Kompetensi? Berikut Jawabannya secara umum : Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional merupakan program khusus pemerintah yang ...
SelengkapnyaMenghilangkan Bobot dan Ambang Batas dalam Pra-Kualifikasi Seleksi Jasa Konsultansi, Boleh?
Mohon masukannya. Untuk pekerjaan Konsultansi Kriteria penilaian dalam lembar kriteria evaluasi kualifikasi. Jika dalam KAK tidak dipersyaratkan bobot maupun ambang batas dalam lembar kriteria evaluasi, apakah dapat dihilangkan atau dikosongkan nilainya (dalam mdp ada nilai bobot) ? mari kita simak Pasal 44 ayat (6) Perpres PBJP, disebutkan bahwa kualifikasi pada proses ...
Selengkapnya