Proses Penunjukan Langsung wajib memenuhi kriteria sebagai berikut : Perpres 16/2018 Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya : Pasal 38 ayat (5) : a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan ...
SelengkapnyaChristian
Contoh Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Jasa Kebersihan
Data yang diperlukan : 1. Luasan area yang akan dibersihkan 2. Perkiraan jumlah bahan kimia habis pakai yang dibutuhkan dalam satu bulan 3. Perkiraan jumlah perlengkapan kebersihan yang dibutuhkan dalam satu bulan 4. Informasi Upah Minimum Provinsi 5. Estimasi Jumlah Personil yang dibutuhkan 6. Harga Bahan Kimia hasil survey ...
SelengkapnyaKontrak Payung sebagai salah satu solusi
Potensi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dapat terjadi pada saat proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa maupun pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan, terdapat beberapa cara untuk memitigasi risiko pelaksanaan kontrak, dalam hal melaksanakan prinsip Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, adil, terbuka, transparan, dan bersaing. , Salah satu permasalahan yang ...
SelengkapnyaPengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada BLUD
Penyusunan aturan PBJ Badan Layanan Umum Daerah BLUD, tidak dilaksanakan karena suka-suka atau mengintip BLUD lain, di dalamnya seharusnya ada analisis belanja dan alasan teknis yang mendukung dan menjustifikasi urgensi pemenuhan kebutuhan fleksibilitas dari operasional BLUD, supaya peraturan yang akan dibuat itu bisa mengatasi permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi ...
SelengkapnyaSwakelola dan Bagian Pekerjaan Melalui Penyedia Dalam Swakelola
Pelaksanaan Swakelola Tipe I dimungkinkan menggunakan tenaga ahli/terampil/pendukung…. dalam hal Tenaga tersebut bukan tenaga dari unsur ASN atau belanja pengadaan jasa maka dianggarkan sebagai pengadaan melalui penyedia…. , Bentuknya dapat berupa Pengadaan Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi Perorangan, kontekstual dengan durasi kegiatan swakelola, kontrak nya tidak dalam durasi melebihi kegiatan ...
SelengkapnyaMemaknai Kontrak Katalog dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan Surat Pesananan sebagai wujud Kontrak melalui Aplikasi E-Katalog
Pengadaan laptop melalui ePurchasing, merek BBB dengan tipe XXX yang datang merek BBB dengan tipe XXXZ dan carying case, tipe XXXZ lebih tinggi, harga sama, jumlah sesuai. Yang harus dilakukan PPK : a. Menolak, hasil ePurchasing adalah merek BBB dan tipe XXX, kontrak berupa surat pesanan adalah laptop ...
SelengkapnyaImplementasi Etika Pengadaan Barang/Jasa pada Proses Pengadaan Langsung
Dalam DPA ada pengadaan Laptop 3 unit dengan harga 20 juta per unit, kebutuhan organisasi dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 6 unit laptop. Total 60 jt. Metode pemilihan adalah pengadaan langsung, PPK sebaiknya melakukan : , a. Survey harga pasaran, ditemukan harga pasaran berkisar 14 ...
SelengkapnyaKebutuhan vs Keinginan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Dalam DPA ada pengadaan Laptop 3 unit dengan harga 20 juta / unit. Total 60 jt. Pada saat pengadaan di ePurchasing dijadikan 4 unit dengan total yang sama (60 jt), karena terdapat penyedia katalog yang dapat melaksanakan atas spek yang dibutuhkan,sikap PPK pada kontrak ini : a. Tetap memesan ...
SelengkapnyaSejarah Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia
Jimly Asshidiqi mengemukakan bahwa istilah konstitusi pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa latin “constitutio” yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan ...
SelengkapnyaKetenagakerjaan dan eksploitasi anak-anak
Perlindungan anak dalam sektor ketenagakerjaan di Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UU35/2014), dimana disebutkan dalam Pasal 76I berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ekspoitasi secara ekonomi ...
Selengkapnya