Pendahuluan Marketplace dalam Oxford learner’s dictionary merupakan tempat aktifitas berkompetisi antar pelaku usaha dengan pelaku usaha-pelaku usaha lainnya untuk melakukan jual dan beli barang, jasa, dan lain-lain. Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) disebutkan keberadaan Elektronik Marketplace atau lebih tepatnya disingkat E-Marketplace. Dalam ...
SelengkapnyaChristian
Reverse Auction dan Strategi Pengadaan
Pendahuluan Pemasukan Penawaran Berulang (reverse auction) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018), sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 42 yang berbunyi “E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.” Merupakan sebuah pilihan dalam proses pemilihan penyedia. Mengapa saya sebutkan sebagai sebuah pilihan? Disebutkan ...
SelengkapnyaSanggah Banding
Sanggah banding dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pendahuluan Sanggah Banding pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan dalam Pasal 82 ayat ...
SelengkapnyaIdentifikasi Kebutuhan New Normal dan Optimasi Pengadaan Barang Telematika Guna Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari Pemerintah
Bagi Pemerintah Daerah, metode pertemuan secara daring / online webmeeting merupakan salah satu inovasi yang dapat dilakukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, dalam pelaksanaan tugas kami pribadi kami melakukan hal ini secara trial and error. Apa itu media pertemuan secara daring/online webmeeting? merupakan fasilitas ruang pertemuan virtual yang ...
SelengkapnyaPeran Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Remunerasi Minimal
Latar Belakang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (PP 22/2020) melahirkan segenap tanggung jawab Kepala Daerah, dalam hal ini terdapat beberapa kebijakan yang perlu di sosialisasikan ...
SelengkapnyaSeri Pemahaman Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Seri 4)
Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis selama proses belajar untuk menempuh ...
SelengkapnyaZombieland Double Tap dan Identifikasi sebagai Sarana-Prasarana pendukung Penunjang Keputusan dan Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Zombieland Doubletap Dini hari minggu kemarin pada tanggal 14 Juni 2020 saya sebagai kaum rebahan yang memang hobinya sejak dulu kala nonton film, baca buku (komik), dan main game memutuskan menghabiskan akhir pekan dengan nonton sebuah film komedi aksi yang menarik berjudul Zombieland Double Tap, film yang rilis tahun 2019 ...
SelengkapnyaVideo Diskusi Online “Legalitas Pelaku Usaha Dan Penjaminan Dalam Pelaksanaan Tender Dan Kontrak” (Powered by IFPI Prov. Kalimantan Barat)
Tips dalam mengikuti Sertifikasi Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar
Lulus Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Susah? Memiliki Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar memiliki beberapa kegunaan bagi Aparatur Sipil Negara berstatus PNS, diantaranya : Kepemilikan Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan barang/Jasa Pemerintah menjadi sebuah kebutuhan di era reformasi birokrasi dimana ASN saat ini memiliki keharusan untuk ...
SelengkapnyaCara melakukan konsolidasi Pemilihan Penyedia dari 2 Paket Pengadaan (atau lebih)
Konsolidasi dari sisi pemilihan penyedia tidak harus dilakukan sejak pada saat anggaran disusun (tatanan pada PA/KPA), bisa jadi terdapat konsolidasi yang dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang berbeda sehingga dokumen anggarannya terpisah, namun tetap bisa dilakukan pengurangan beban kerja proses pemilihan pada Kelompok kerja Pemilihan. Jadi jangan dipandang selalu Konsolidasi ...
Selengkapnya