Pada Pasal 25 Perpres 16/2018 Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan proses Persiapan Pengadaan Barang/Jasa menyusun dokumen persiapan Pengadaan, dari proses ini sudah bisa memiliki gambaran seperti apa Penyedia yang diperlukan, khususnya bila memperhatikan orientasi dalam Pemaketan. Sehingga persyaratan yang harus dipenuhi Penyedia dapat diusulkan kepada Pejabat Pengadaan maupun Pelaksana dalam ...
SelengkapnyaChristian
Paparan Pengantar Materi Penyelarasan SIPD dan Pengumuman SiRUP secara Manual bersama UKPBJ Kab. Kutai Barat pada Bubu Bigung Kutai Barat – Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat 26 November 2020
Pelatihan Sertifikasi Tingkat Dasar LPP PBJ Andalas Institute di Kabupaten Kutai Barat – Sendawar 23-26 November2020
Pembekalan Materi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama UKPBJ Kab. Kutai Barat 17-20 November 2020
Pemerintah Bukan Badan Privat (Swasta) dan Bukan Penjajah
Pendahuluan Pancasila sudah jelas BERBUNYI : Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Hakikatnya Indonesia memiliki cita-cita berupa keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan dibentuk lah suatu pemerintah ...
SelengkapnyaAntologi Optimalisasi Pengadaan (Versi Fisik dan Versi Digital)
Telah Terbit Buku Antologi Optimalisasi Pengadaan Versi Digital (Telah Rilis) : Klik tulisan ini untuk menuju Google Play Book Versi Fisik (SOLD OUT) : Testimoni : Apa Pendapat mereka yang telah membaca buku ini? Histori Progress : Reviu Akhir dari Kerabat Pelaku Praktisi Pengadaan roses Pengurusan ISBN Cetak dan ...
SelengkapnyaMateri Berkaitan Pemahaman Dasar Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Materi Berkaitan dengan Pemahaman Dasar Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang disusun dengan mengacu pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Materi 1. Ketentuan Umum Materi 2. Tujuan, Kebijakan, Etika PBJ Materi 3 Pelaku PBJ Materi 4. PBJ Secara Elektronik-converted Materi 5 Perencanaan Pengadaan Materi 6 Persiapan PBJ Materi ...
SelengkapnyaPenyederhanaan Proses Pertanggungjawaban Keuangan
Bentuk Kontrak yang ada dalam Perpres 16/2018 adalah : Bukti Pembayaran/Bukti Pembelian Kwitansi Surat Perintah Kerja Surat Perjanjian Surat Pesanan Apakah perlu akuntabel? Atau perlu Dokumen Tebel? Menurut saya sekarang khususnya di Pemerintah Kabupaten/Kota lebih kearah Dokumen Tebel, bila tidak diperketat ada potensi kebocoran, namun disisi lain bila dibuat longgar ...
SelengkapnyaJaminan Pada Jasa Konsultansi
Perhatikan pada Jasa Konsultansi, Jaminan yang dapat diberlakukan adalah HANYA Jaminan Uang Muka, kenapa? keluaran dari Jasa Konsultansi bukan benda atau aset yang sifatnya berwujud, sedangkan Jaminan hanya dapat diberlakukan pada sesuatu yang berwujud. Oleh karena itu Jaminan pada Jasa Konsultansi hanya pada Jaminan Uang Muka, itupun yang dijaminkan ...
SelengkapnyaFilosofis dari Tender Cepat dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia
Tender Cepat berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 Pasal 38 ayat (6) bunyi nya : Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia. SiKAP atau ...
Selengkapnya