Tarif Pajak Pertambahan Nilai akan diberlakukan sebesar 11% pada April 2022. Kebanyakan dari kita kemungkinan akan bermasalah dalam hal ini karena kebiasaan kita menyusun penganggaran dengan tarif PPN sebelumnya yang sebesar 10%, bagaimana kiat merespon nya?
Paket Pengadaan secara gamblangnya dapat kita kategorikan jadi 2 kategori yaitu :
- nilai pekerjaan kecil dengan volume besar;
- nilai pekerjaan besar dengan volume kecil;
Untuk nilai pekerjaan besar dengan volume kecil solusi lebih mudah dicapai, karena nilai pagu anggarannya relatif besar sehingga harga pasar termasuk PPN 11% dan pagu anggaran kemungkinan besar mencukupi, upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah menyelesaikan pekerjaan sebelum Maret 2022 berakhir agar PPN yang dibayarkan masih 10%.
Kemudian untuk pekerjaan kecil dengan volume besar, bagaimana caranya?
Ada 2 skenario, yaitu :
- Lakukan strategi Pengadaan dengan mengkonsolidasikan paket tersebut agar bernilai besar sehingga treatment nya masih sama dengan “nilai pekerjaan besar dengan volume kecil”;
- atau melakukan pengupayaan dengan skema kontrak payung, dalam kondisi tertentu hal ini dilakukan untuk pekerjaan dengan “nilai pekerjaan kecil dengan volume besar” sehingga dapat diperoleh kontrak payung berisi harga satuan yang dapat diorder sewaktu-waktu dengan telah memperhitungkan harga sejak PPN 11% diberlakukan, jadi manfaatkan masa waktu berlakunya PPN 10% hingga Maret 2022 sebagai cara untuk melakukan sounding pasar untuk proses pemilihan penyedia kontrak payung.
Beberapa skenario yang saya sampaikan diatas bukan sifatnya mutlak, akan dan dapat saja dilakukan skenario lain, contoh membeli/menghabiskan semua anggaran untuk membeli barang selama setahun untuk diserahterimakan sebelum Maret 2022 berakhir dan fokus pada penyalurannya sesudahnya, cara ini menghasilkan barang dengan PPN 10%, syarat utama melakukan hal ini adalah sudah ada data yang siap dan akurat dalam identifikasi pengadaan.
Demikian yang bisa saya sampaikan.
Salam Pengadaan.
Christian Gamas – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Pemerintah Kab. Kutai Barat.