Pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan dana publik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDesa. Karena itu, seluruh prosesnya wajib mematuhi prinsip-prinsip pengadaan dan sering kali berada dalam ruang pengawasan yang ketat. Kondisi ini kerap melahirkan rasa “kecurigaan” yang berlebihan, sehingga para pelaku pengadaan cenderung menghindari interaksi. Padahal, hubungan antara pembeli dan ...

Pengadaan barang/jasa publik tidak pernah benar-benar bersifat statis. Ia terus bergerak dan berevolusi, mengikuti perubahan cara negara memahami perannya dalam melayani masyarakat. Pada tahap awal, pengadaan kerap dipersepsikan sebatas aktivitas administratif: negara “membeli” barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. Fokusnya sederhana—barang tersedia, pekerjaan terlaksana, anggaran terserap. Namun, seiring meningkatnya ...

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, uang muka sering diposisikan secara ekstrem: diberikan penuh sesuai persentase yang ditetapkan dalam Perpres PBJP secara penuh. Pola pikir ini sesungguhnya menyederhanakan persoalan dan berpotensi menimbulkan risiko hukum, keuangan, maupun tata kelola kontrak. Padahal, secara konseptual dan normatif, uang muka bukanlah kompensasi prestasi, melainkan instrumen ...

Dalam proses pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode evaluasi penawaran merupakan instrumen kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga rasional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Di titik inilah sering muncul diskursus—terutama pada pengadaan konstruksi—tentang bagaimana meritokrasi dapat diterapkan tanpa melanggar koridor regulasi. ...

Pengadaan yang Dewasa: Ketika Kontrak, Sistem, dan Etika Bekerja dalam Satu Nafas Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, persoalan jarang muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, berawal dari asumsi kecil yang dibiarkan, detail administratif yang dianggap remeh, atau keputusan teknis yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pada titik tertentu, semua ...

Manajemen Pelayanan Publik: Dari Prosedur Menuju Nilai Publik Manajemen pelayanan publik pada dasarnya tidak sekadar membahas bagaimana layanan diselenggarakan secara administratif, tetapi menyentuh dimensi yang lebih dalam: bagaimana negara hadir secara bermakna dalam kehidupan warganya. Pelayanan bukan lagi dipahami sebagai pemenuhan prosedur atau kepatuhan pada aturan, melainkan sebagai proses penciptaan ...

Governansi Digital: Menata Teknologi, Informasi, dan Keputusan dalam Organisasi Modern Pendahuluan Transformasi digital telah mengubah wajah organisasi secara mendasar. Teknologi informasi tidak lagi diposisikan semata sebagai alat bantu administratif, melainkan telah menjadi faktor strategis yang memengaruhi cara organisasi merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Dalam konteks inilah konsep governansi digital menjadi ...

Di lokasi pekerjaan itu, saya tiba dengan satu asumsi:yang kami periksa bukan bangunan masa depan, melainkan prestasi hari ini. Bangunan di depan mata tampak seperti rumah Doraemon—rapi, futuristik, seolah sebentar lagi Nobita akan keluar sambil mengeluh soal PR.Dari kejauhan, siapa pun akan berkata: ini sudah jadi. Namun saya tidak bekerja ...

Berikut ini adalah refleksi dari proses Pembelajaran Mata Kuliah S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Terbuka yang ditulis oleh Penulis yang baru saja selesai ujian hari ini : Pembelajaran kebijakan publik bukanlah sekadar menghafal definisi para ahli atau memahami tahapan kebijakan secara normatif. Kebijakan publik adalah arena dinamis yang mempertemukan kepentingan, ...