[/dfli  Dapat diunduh melalui : #MKP 9 final-1_230903_074450 (1)

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dalam Perpres 12/2021, disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) uraian Benturan Kepentingan / Konflik Kepentingan yang dilarang adalah sebagai berikut : a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti ...

Di Republik Indonesia ini kita mengenal beberapa tingkatan Pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden dibantu oleh para Menteri/Kepala Lembaga yang bermitra dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian pada tingkatan berikutnya kita mengenal Pemerintah Daerah, dalam Pemerintahan Daerah terdapat Kepala Pemerintah Daerah yaitu Gubernur dan Bupati Walikota yang dibantu ...

Peraturannya jelas ya, selain e-Purchasing dan Paket PBJP nilai paling banyak Rp10juta, Harga Perkiraan Sendiri itu diperlukan…. Selain itu perlu menyusun HPS…. e-Purchasing sepenuhnya bebas dari penyusunan harga karena informasi harga sudah tercantum di katalog dan toko daring, maka tidak perlu menyusun HPS. Nah untuk Pengadaan Langsung nilai diatas 10juta ...

Bila : Hibah berupa Barang/Jasa, maka proses Pengadaannya dilaksanakan dengan Peraturan Pengadaan Pemerintah Hibah berupa penyaluran dana, maka menggunakan peraturan Pengelolaan Keuangan Bagi Pemerintah Daerah maka dasar hukum pengelolaan hibah meliputi : Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 ...