Walau telah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan apakah ini salah Peraturan Pengadaan? Jawabannya tentu tidak, yang diperlukan adalah perbaikan dari sistem untuk menghadapi perilaku maupun keluaran menyimpang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih terbuka, ...
SelengkapnyaBulan
Tentang Verifikasi Standar Usaha pada Perizinan Berbasis Risiko dan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pagi ini diskusi dengan pertanyaan sebagai berikut (redacted) : Pak. Sekarang OSS untuk perizinan usaha berbasis resiko, pada jasa kontruksi secara umum adalah resiko menengah tinggi Kondisi ini jadi memerlukan sertifikat standar yang “Sudah” terverifikasi, apakah boleh Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perikatan kontrak kontruksi dengan penyedia yang sertifikat standar ” ...
SelengkapnyaMateri Pemaketan dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa pada PBJ Pemerintah
Pembelajaran secara umum : Peserta mengetahui serba-serbi tentang Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Pedoman yang berlaku. Pembelajaran secara khusus : Peserta mengetahui aspek Regulasi Pemaketan dan Konsolidasi Pengadaan Peserta mengetahui Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP nomor 4 tahun 2022 Peserta mengetahui, memahami, ...
SelengkapnyaMateri Pelatihan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur – Biro Pengadaan Barang/Jasa (11 Maret 2023 s.d 12 Maret 2023)
Pra-Sesi : Pra-Sesi Kegiatan Sesi 1 : Materi : 1. Reviu Dokumen Pemilihan Bahan Data Dukung Soal : Download Dokumen Persiapan LambertBaratPDF Link untuk mengumpulkan jawaban anda :https://bit.ly/kaltimpbj-1 Sesi 2 : Materi : 2. Penyusunan Dokumen Pemilihan dan Jadwal Pemilihan dan spse lengkap Bahan Data Dukung Soal : Download Dokumen ...
SelengkapnyaAspek Value For Money mengalami Perubahan dari “Jumlah” menjadi “Kuantitas”, mengapa?
Pada Perpres 16/2018 yang kemudian diubah dalam Perpres 12/2021, terdapat perubahan pada Pasal 4 huruf a dimana kata “Jumlah” sebagai salah satu aspek value for money digeser dengan menggunakan kata “Kuantitas” yang memiliki makna lebih luas dari sekedar “jumlah”. Pada proses Pengadaan Pemerintah, adanya kebutuhan memicu sebuah proses pemenuhan yang ...
Selengkapnya