Dokumentasi Sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan P3DN dan Sosialisasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tanggal 2 Juni 2022
Bulan
Dokumentasi : Webinar Peningkatan Kualitas Hasil Pengadaan Bagi Para Pelaku Usaha Anggota Asosiasi Vendor Indonesia
Apa yang perlu dilakukan oleh PPK setelah proses Pemilihan Penyedia Selesai
Bila melihat berbagai tahapan yang telah dilalui oleh PPK bersama unsur Pelaku Pengadaan yang melaksanakan proses pemilihan penyedia, either itu Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) atau Pejabat Pengadaan (PP), dalam proses sebelum pemilihan penyedia dimulai akan ada pembahasan bersama yang dilakukan antara PPK bersama Pokmil/PP. pembahasan dalam proses sebelum pemilihan penyedia ...
SelengkapnyaPenyusunan Pangkalan Data Vendor Potensial
Pangkalan Data (Database) dari Penyedia/Vendor/Supplier Potensial dapat dikategorikan sebagai 3 kategori, yaitu : approved supplier; preffered supplier; emergency supplier. Berdasarkan Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 yang diterbitkan LKPP, definisi ketiganya antara lain : Approved Supplier : adalah para penyedia yang sudah lulus dan mampu setelah masuk ke ...
Selengkapnya“Verifikasi” bukanlah Evaluasi pada Tender Cepat Menggunakan SIKAP
Makna Verifikasi menurut KBBI : pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya Makna Evaluasi menurut KBBI : pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya Tender Cepat berdasarkan ...
SelengkapnyaKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
Download di : Kepmen PUPR No.524 Tahun 2022 – Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi Per-tanggal 27 Mei 2022 : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal ...
SelengkapnyaPengadaan Dikecualikan – Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan
Dasar aturan : Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : UNDUH Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada ...
SelengkapnyaExcess Demand, dalam Pengadaan Dikecualikan PerLKPP
Dasar aturan : Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : UNDUH Dalam Pengadaan Khusus terdapat Pengadaan Dikecualikan, diatur dalam PerLKPP 12/2018, salah satu kategorinya adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan ...
SelengkapnyaPengisian TKDN pada Siswas P3DN
Pertanyaan ditujukan kesaya : dalam pengawasan P3DN yang dilakukan oleh BPKP dalam siswas siera.bpkp.go.id…PPK diwajibkan melakukan validasi monitoring dan realisasi TKDN dari belanja yang sudah terinput dalam SIRUP LKPP RI pada tahapan monitoring PPK diwajibkan mengisi persentase TKDN yang terdapat dalam belanja/paket pekerjaan pertanyaannya … bagaimana kita menentukan TKDN dalam ...
SelengkapnyaReviu Persiapan Pemilihan dan Produk Dalam Negeri
Pertanyaan pada saya : Pak konsul..PPK ada anggaran laptop core i7 16jt, tp di ekatalog yg ber tkdn harganya 20jt up.. Core i7 ada yg tkdn 40% Saya sarankan utk sesuaikan spesifikasi sesuai kebutuhan saja, core i5 yg bsa masuk dan ber TKDN dengan revisi spesifikasi tnpa merubah pagu Tp ...
Selengkapnya