Bentuk Kontrak yang ada dalam Perpres 16/2018 adalah : Bukti Pembayaran/Bukti Pembelian Kwitansi Surat Perintah Kerja Surat Perjanjian Surat Pesanan Apakah perlu akuntabel? Atau perlu Dokumen Tebel? Menurut saya sekarang khususnya di Pemerintah Kabupaten/Kota lebih kearah Dokumen Tebel, bila tidak diperketat ada potensi kebocoran, namun disisi lain bila dibuat longgar ...
SelengkapnyaBulan
Jaminan Pada Jasa Konsultansi
Perhatikan pada Jasa Konsultansi, Jaminan yang dapat diberlakukan adalah HANYA Jaminan Uang Muka, kenapa? keluaran dari Jasa Konsultansi bukan benda atau aset yang sifatnya berwujud, sedangkan Jaminan hanya dapat diberlakukan pada sesuatu yang berwujud. Oleh karena itu Jaminan pada Jasa Konsultansi hanya pada Jaminan Uang Muka, itupun yang dijaminkan ...
SelengkapnyaFilosofis dari Tender Cepat dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia
Tender Cepat berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 Pasal 38 ayat (6) bunyi nya : Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia. SiKAP atau ...
SelengkapnyaUpah Luncuran Sebagai Faktor Penambah UMP dalam Perhitungan HPS Jasa Lainnya
Dalam Ketenagakerjaan, ada konsep “Upah Luncuran”, menurut saya Kontrak Payung Bersyarat dalam 2 tahun anggaran, tidak perlu diberlakukan penyesuaian karena menyesuaikan UMP tiap tahun… sejak awal menyusun HPS berlakukan saja ketentuan Upah UMP ditambah Upah Luncuran…. Keberpihakan dengan Pekerja, khususnya di masa pandemi ini penting bila dilihat dari Perspektif PBJP….. ...
SelengkapnyaKucul dan Pembelajaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tatap Muka Klasikal
Pengantar Kucul selama tahun 2020 ini selaku Kepala Sub-Bagian yang membidangi pembinaan di UKPBJ Kab. X terakhir kali melakukan pelatihan tematis berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada awal bulan Maret 2020 silam, setelahnya dilakukan pelatihan secara daring dengan menggunakan virtual meeting melalui peralatan telematika. New Normal Pada 17 November 2020 ...
SelengkapnyaContoh Kedalaman dalam Mengkaji dan Menyusun Spesifikasi Teknis
Persoalan : Dalam sebuah Unit kerja pemerintah sedang melaksanakan pembangunan gedung baru untuk pejabat struktural dan staf. Gedung tersebut akan digunakan pada awal tahun 2018, sehingga instalasi AC akan dilaksanakan pada awal Desember 2017. Didalam gedung tersebut terdapat 60 ruangan untuk pejabat struktural, ruang rapat dan ruangan untuk staf. Di ...
SelengkapnyaManagement Fee dalam Pengadaan Jasa Lainnya, apakah ada dasar aturannya?
Pertanyaan : Komponen Management Fee dalam Pengadaan Jasa Lainnya, apakah ada dasar aturannya? Jawab : Pengadaan barang/jasa prinsipnya adalah manajemen dengan proses bisnis yang lazim di pasar pak, jadi tidak mungkin semua diatur dalam sebuah peraturan, atau setidaknya saat ini tidak ada intervensi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengintervensi positif sampai ...
SelengkapnyaSanksi Administratif saja atau juga Sanksi Daftar Hitam? (Artikel By: Tomy Darlinanto, SH, M.Hum – JF PPBJ Muda Pemda Kab. Gunungkidul)
Pembuka Salah satu rekan Procurement Probity Advisor (PRO-PA) menuliskan sebuah artikel yang menarik berkaitan dengan Sanksi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Berikut ini adalah artikel menarik tersebut. Pendahuluan Halo sobat kredibel, salam pengadaan, semoga selalu dalam lindungan Tuhan YME dan dalam keadaan sehat. Sobat kredibel yang saya cintai dan bangkan, ...
SelengkapnyaLatihan Soal Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar
Apabila anda menerima tautan menuju halaman ini, maka halaman ini diperuntukan khusus untuk anda dan bersifat sementara. Berkaitan dengan latihan tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut ini adalah tautan menuju latihan soal tersebut : Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 1 : Bagian 1 : Klik disini Bagian 2 ...
SelengkapnyaContoh Bagaimana Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Pengadaan
Persoalan Seluruh Aset yang akan diadakan harus terkait dengan pencapaian target, sasaran dan tujuan. Harus terjadi koneksitas kinerja pencapaian target barang/jasa, sasaran kinerja dinas, tujuan dinas dan tujuan pemda yang dapat digambarkan sebagai berikut: Untuk mengetahui hal tersebut, dibawah ini diberikan uraian kondisi dan standar aset dari perencanaan aset dinas ...
Selengkapnya