Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) telah merilis Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik yang dapat di unduh melalui tautan : Pada Website LKPP dapat di download dari tautan berikut : https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-7-tahun-2020 Pada Webiste ini ...
SelengkapnyaBulan
Rilis Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) telah merilis Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat di unduh melalui tautan : Pada Website LKPP dapat di download dari tautan berikut : ...
SelengkapnyaRilis Peraturan LKPP Nomor 5 tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) telah merilis Peraturan LKPP Nomor 5 tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat di unduh melalui tautan : Pada Website LKPP dapat di download dari tautan berikut : https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-5-tahun-2020 Pada Webiste ini melalui tautan : Secara langsung di : ...
SelengkapnyaRilis Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) telah merilis Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat di unduh melalui tautan : Pada Website LKPP dapat di download dari tautan berikut : https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-4-tahun-2020 Pada Webiste ini melalui tautan : Secara langsung di : Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun ...
SelengkapnyaMicromanagement dan Delegasi
Pengantar Saya menonton sebuah serial yang mungkin anda sekalian sudah familiar yaitu “how to get away with a murder”, bercerita tentang Dosen sebuah jurusan Ilmu Hukum yang juga memiliki Firma Hukum. Selain itu ada film serial lain bercerita tentang dibamika dalam sebuah Firma Hukum yaitu “Suit”, beberapa “ejekan” dalam seri ...
SelengkapnyaPekerjaan Konstruksi apakah wajib dilakukan dengan Cara Penyedia?
Pengantar Misal, terdapat usulan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk membangun Kandang Bebek di Kecamatan Angin Beliung yang diusulkan dengan nilai Rp. 35 juta, usulan tersebut ternyata disetujui dan termasuk dalam Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Plafon KUA-PPAS dan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), bagaimana kaitannya dengan ...
SelengkapnyaPrimary Demand
Primary Demand dalam Pengadaan Barang untuk memenuhi kebutuhan terkadang diperlukan terhadap kategori barang nya alih-alih barang terhadap merek secara spesifik, bagaimana implementasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Metode Pemilihan Penyedia Pada Pasal 19 ayat (2) Perpres 16/2018 penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan penyebutan merek terhadap : komponen barang/jasa suku cadang bagian dari ...
SelengkapnyaDiagnosa Kematangan Kelembagaan UKPBJ
Pengantar Telah diterbitkan Peraturan LKPP Nomor 5 tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan salah satu tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menghadirkan kebutuhan untuk melakukan diagnosa atas kematangan kelembagaan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Latar Belakang Moderenisasi Pengadaan dan Penguatan tata kelola Kelembagaan pada Pengadaan Barang/Jasa ...
SelengkapnyaIdentifikasi Kebutuhan dan Susu
Pengantar Kebutuhan tiap individu perorangan tidaklah sama, hakikat dari pengadaan pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan yang dijawab dengan pengadaan barang/jasa, dalam kondisi organisasi yang berbeda tentunya suatu produk walaupun sama tidak akan menjawab semua kebutuhan dan sebaliknya untuk semua kebutuhan tidak dapat dijawab dengan satu produk. Susu bayangkan organisasi Pemerintah ...
SelengkapnyaPenyusunan Kerangka Acuan Sub-Kegiatan APBD
Pengantar agar dapat mempermudah menginput anggaran dalam SIPD, sangat disarankan untuk terlebih dahulu menyusun Kerangka Acuan Sub-Kegiatan. Kerangka Acuan Sub-Kegiatan merupakan uraian yang menjabarkan bagaimana sebuah sub-kegiatan dilaksanakan dan dilaksanakan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran, dapat dikatakan dari sisi Perencanaan Pengadaan, dokumen ini merupakan penetapan Perencanaan Pengadaan yang disusun oleh ...
Selengkapnya