Tag Archives: Perencanaan

Ruang Lingkup Pengadaan dan Sensitifitas Capaian Pengadaan Barang/Jasa

perencanaan pengadaan

Hari ini cukup viral sebuah paket tender cepat pada instansi vertikal Pemerintah Pusat yang karena aspirasi masyarakat akhirnya dibatalkan. Mengapa hal ini terjadi? Artikel terkait dengan case yang saya sebutkan diatas berkaitan cukup erat dengan artikel : Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip pengadaan Mengapa Masyarakat diberikan kanal pengaduan dalam proses ...

Selengkapnya

Pengadaan Software

perencanaan pengadaan

Software Produk dalam negeri saat ini ada banyak, sebagai aset tak berwujud dapat saja dikategorikan dalam proses pengadaan barang, tinggal di instalasi,kalaupun ada konfigurasi mungkin perlu di utak-atik sedikit, jadi untuk software yang tinggal diinstall saja atau memasukkan lisensi, ini bisa termasuk dalam pengadaan barang. Namun setiap perangkat lunak itu ...

Selengkapnya

Pengumuman RUP, tanggung-jawab siapa?

Pengumuman Rup Dan Pemilihan Dini

Perhatikan, dalam Pasal 9 Perpres12/2021 ayat (1) huruf d : d. menetapkan dan mengumumkan RUP; Kemudian lebih lanjut, masih di Pasal 9 : (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketenturan peraturan perundang-undangan. (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan ...

Selengkapnya

Perencanaan Pengadaan Daerah dan Pentingnya Perencanaan PBJ

siklus perencanaan keuda

Pekan ini RKPD dijadwalkan selesai. Selanjutnya berdasarkan Perpres 12/2021 dengan memperhatikan Pasal 18, perlu dilakukan proses Perencanaan Pengadaan. PA/KPA bersama PPTK dalam kaitan tugasnya sebagai PPK perlu melakukan identifikasi kebutuhan yang menghasilkan identifikasi PBJ tahun berikutnya. Sejak sekarang. Distribusikan beban kerja Perangkat Daerah beserta Unit Organisasi dengan memperhatikan jenis pengadaan, ...

Selengkapnya

Perencanaan Pengadaan

Garis Besar Perencanaan Pengadaan

ruang lingkup perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sudah diatur di Pasal 18 Perpres Pengadaan khususnya di ayat (1), meliputi : Identifikasi Kebutuhan dengan keluaran berupa Identifikasi Pengadaan Menetapkan Jenis Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan potensi pengadaan terintegrasi sebagaimana diperbolehkan oleh Pasal 3 ayat (2) Menetapkan Cara Pengadaan sebagaimana ...

Selengkapnya

Pengadaan dan pemenuhan identifikasi kebutuhan

perencanaan pengadaan

Saat ini tengah berlangsung proses pengadaan ASN dengan seleksi CASN, baik berupa CPNS dan CPPPK, sudah umum kita ketahui bahwa proses pelaksanaan ujian ini dilakukan dengan CAT yang memerlukan komputer, bagaimana memenuhi kebutuhan teridentifikasi ini? Pengadaan dapat dilakukan dengan menentukan jenis pengadaan, dapat berupa : Pengadaan Barang Jasa Lainnya Tinggal ...

Selengkapnya

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

84f292cd 963e 4f1a b93d 45ec8ea4e3f2

Ketentuan Pemaketan bukan sekedar memperhatikan nilai Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya bernilai dan diatas Rp200juta lantas harus tender atau tender cepat, dan nilai Pengadaan Pekerjaan Konsultansi diatas Rp100juta lantas harus seleksi. Dalam Pemaketan, ketentuannya adalah sebagai berikut : Jadi hanya memperhatikan nilai paket semata tanpa memperhatikan ketentuan larangan pemaketan ...

Selengkapnya

Pekerjaan Terintegrasi : Konsep bagi Pemula

perencanaan pengadaan

Pekerjaan Terintegrasi pada dasarnya adalah sebuah paket pengadaan barang/jasa yang mengkombinasikan lebih dari 1 dari 4 jenis besar pengadaan dalam satu paket untuk dikerjakan dalam 1 kontrak. Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan Pasal  3 ayat (1) Perpres PBJP Barang Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Kombinasi dari pekerjaan terintegrasi, dengan ...

Selengkapnya

Make or Buy dalam PBJPemerintah

swakelola

Dalam proses Perencanaan Pengadaan, pertimbangan untuk memilih metode cara pengadaan yang terbagi atas Swakelola dan/atau Penyedia sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan apakah K/L/PD pemilik anggaran memiliki sumber daya yang memadai untuk menghasilkan Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi, saat ini di era Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?