Tag Archives: Peraturan

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah, Ternyata Tidak Bertentangan walau TIPIKOR

Berdasarkan artikel sebelumnya : https://christiangamas.net/perlindungan-hukum-bagi-pelaku-pengadaan-di-pemerintah-daerah/ Saya menuliskan bahwa bagaimana Perlindungan Hukum di tengah masyarakat Indonesia yang senang memidanakan itu diperlukan untuk melindungi orang yang sebenarnya tidak bersalah namun dipaksakan bersalah, terdapat potensi tersebut walaupun ada ucapan kalau tidak salah kenapa harus risih, kita tetap perlu melindungi dan hal tersebut sudah ...

Selengkapnya

Materi Berkaitan Pemahaman Dasar Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peserta Dibatasi Dan Wajib Masker Ya

Materi Berkaitan dengan Pemahaman Dasar Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang disusun dengan mengacu pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Materi 1. Ketentuan Umum Materi 2. Tujuan, Kebijakan, Etika PBJ Materi 3 Pelaku PBJ Materi 4. PBJ Secara Elektronik-converted Materi 5 Perencanaan Pengadaan Materi 6 Persiapan PBJ Materi ...

Selengkapnya

Perbedaan Jasa Konsultansi Dengan Jenis Pengadaan Lainnya

Pendahuluan Pada Pasal 65 ayat (4) diatur bahwa Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Jasa Konsultansi? Pasal 1 angka 30 menjelaskan ...

Selengkapnya

Pengadaan Selalu Berubah karena Dinamis

Karena sifat Pengadaan Dinamis maka Peraturan nya akan selalu berubah sebagai bentuk respon atas perubahan yang terjadi di dunia usaha dan spesifiknya di dunia pengadaan. Mengapa Berubah? Perubahan besaran Belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sudah tidak sama dengan 10 tahun silam, dari tahun 2008 Sistem Pengadaan Secara Elektronik, telah jauh berbeda, ...

Selengkapnya

Pengadaan Publik Bukan Segalanya Tapi Kepentingan Publik Segalanya melalui Pengadaan

Pengadaan Publik Bukan Segalanya Tapi Kepentingan Publik Segalanya melalui Pengadaan

Bayangkan Jika semua aktivitas berikut ini terhenti karena ketiadaan sumber daya pengadaan. Apa yang akan terjadi? Khususnya berkaitan dengan Pembangunan secara komprehensif. Baca Juga Artikel terkait dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Threshold pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?