Tag Archives: Pelaksanaan

7 Zeroes

7 Zeroes merupakan bagian esensial dari sistem produksi manufaksi Toyota, upaya inklusif ini dapat diterapkan dalam proses mendorong organisasi pemerintah mencapai tujuan organisasi. 7 Zeroes terdiri dari : Zero defects Zero excess lot size Zero setups Zero breakdowns Zero excess handling Zero lead time Zero surging 7 Zeroes merupakan aspek ...

Selengkapnya

Key Performance Indikator Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Key Performance Indikator pada manajemen merupakan alat ukur untuk menggambarkan efektifitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, organisasi mengukur kesuksesan pencapaian target berdasarkan : indikator non-keuangan; pengukuran yang umum digunakan; indikator yang ingin diketahui oleh manajemen; indikator dari individu kunci; tanggung-jawab individu dalam tim; signifikansi kinerja; dan/atau pengaruh positif. Pengukuran KPI ...

Selengkapnya

Penelaahan terhadap Minat Pelaku Usaha

Pelaku Usaha Tidak selalu berminat untuk melakukan kontrak pengadaan barang/jasa kepada Pemerintah, khususnya bila memperhatikan Supplier Perception Model. Supplier Perception Model Juga dikenal sebagai Supplier Perception Matrix, yaitu bagaimana sebuah organisasi dipandang oleh para pelaku usaha dari aspek ketertarikan dan nilai belanja, secara ringkas digambarkan sebagai berikut : Posisi Pemerintah ...

Selengkapnya

Penilaian Penyedia oleh Pengguna Jasa

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf o Perpres 16/2018 adalah menilai kinerja penyedia. Apa Yang dinilai dari kinerja penyedia? saat pelaksanaan kontrak maka penyedia melakukan pelaksanaan pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut yang dinilai menjadi penilaian kinerja. Mengapa Penilaian kinerja PPK atas kinerja Penyedia dapat menjadi pertimbangan ...

Selengkapnya

Spend Management Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Spend Management Dalam terminologi Supply Chain Management merupakan pengelolaan aliran keluar dana dalam rangka pembelian barang dan jasa. Istilah ini dikemukakan dengan merujuk kepada serangkaian aktifitas yang menjadi pedoman  tatakelola dalam melakukan pembelian barang/jasa, baik itu berupa alih daya ketenagakerjaan/sumber daya antar organisasi, pengadaan konvensional, pengadaan secara elektronik, dan manajemen ...

Selengkapnya

Penyesuaian Harga dan Pemberlakuan Indeks Terendah Pekerjaan Terlambat

Pemberlakuan Penyesuaian Harga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 diberlakukan pada Pekerjaan Tahun Jamak yang lebih dari 18 bulan. Pada Pasal 37 ayat (2) huruf g berlaku ketentuan khusus untuk pekerjaan terlambat karena kesalahan penyedia. Pengaturan Bunyi Pasal ...

Selengkapnya

Persiapan Penggunaan Bela Pengadaan

Sebelumnya terkait Bela Pengadaan : https://christiangamas.net/belanja-pengadaan/ Bela Pengadaan digunakan untuk Transaksi Pengadaan Barang/Jasa hingga Rp50.000.000, apakah memerlukan proses persiapan pemilihan? Persiapan Pengadaan oleh PPK Sebagaimana pada Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018), Persiapan Pengadaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah : menetapkan ...

Selengkapnya

Belanja Pengadaan

Pendahuluan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa memiliki tujuan dan kebijakan khususnya terkait usaha mikro dan usaha kecil, untuk melaksanakan amanat peraturan tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merilis aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) yang dapat diakses melalui https://belapengadaan.lkpp.go.id/.   Pelaku Usaha seluruh Indonesia, khususnya Usaha Mikro dan Usaha Kecil ...

Selengkapnya

Kepuasan Masyarakat, Kebersihan, dan Pengadaan Jasa Kebersihan Krusial Untuk Menunjang Keberhasilan Program Pemerintah

Tiap-tiap Gedung Kantor Pemerintah merupakan tempat dilaksanakannya tugas rutin dari Unit Penyelenggara Layanan Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik (PermenPanRB14/2017) dibentuk untuk menjadi alat bantu bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan tingkat kepuasan ...

Selengkapnya

Program Mutu dalam Pelaksanaan Kontrak, jangan (sering) dilupakan

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau Perpres pengadaan atau Perpres Pebeje, atau Perpres PBJP, atau Perpres16/2018 atau apapun istilahnya, seringkali masih dipandang untuk proses pengadaan yang melalui tender/seleksi semata. Padahal Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mendorong Pelaksanaan Kontrak yang lebih baik, salah ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?