Jaminan Pelaksanaan berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 bisa bernilai 5% dari HPS dan 5% dari Nilai Kontrak, bergantung dari Penawaran, namun Kontrak Payung tidak memiliki nominal, dan di artikel ini salah satu cara untuk menetapkan jaminan pelaksanaan bagi kontrak payung adalah pekerjaan yang konkrit, namun dalam hal harga satuan itu ...
Selengkapnya
Kondisi saat ini : Administrasi pengadaan barang/jasa, khususnya pada proses pemilihan relatif mengkonsumsi waktu dan berulang-ulang, termasuk pada barang/jasa dengan komoditas yang rutin dan sebenarnya bisa dikonsolidasi; mutu hasil pengadaan bervariasi dan tidak standar walau pekerjaannya sejenis; kemampuan penyedia bervariasi; harga dapat bervariasi, termasuk dalam satu satker/unit kerja yang berada ...
Selengkapnya
Kontrak Lumsum berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 khususnya pada Pengadaan Barang adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, ...
Selengkapnya
Pak, saya sudah menghubungi Bagian Pencairan dari Penerbit Jaminan, langkah apa yang bisa saya ambil? Jawab : Pencairan Jaminan merupakan bagian dari Pelaksanaan Kontrak. Dapat menghubungi OJK bila Lembaga Penjamin tidak kunjung merespon anda melalui tautan berikut : https://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan
Selengkapnya
Pengantar Dibeberapa Video saya berkaitan dengan Kontrak Payung Jasa Kebersihan, yaitu : Ngerumpi PeBeJe #3 – Jasa Kebersihan Pemberian Penjelasan Konsep Kontrak Payung Konsolidasi Bersyarat 2021-2022 Ngerumpi PeBeJe#6 Kontrak Payung Saya telah menyebutkan bahwa pemikiran mendasar yang membuat keberadaan Kontrak Payung digunakan sebagai dasar untuk melakukan waste reduction pada proses ...
Selengkapnya
Pertanyaan Terkait permasalahan kegiatan kontrak Pekerjaan Konstruksi yang belum sampai 100% dan melampaui waktu seharusnya dan bahkan tahun anggaran, dampaknya akan “mencantol” pada konsultan pengawas, kira-kira bagaimana pembiayaannya? Musyawarah Karena melewati tahun anggaran untuk APBD (kalau APBN setahu saya tidak mudah mengalokasikan di APBD+1), maka kembali dikembalikan pada peran Pelaku ...
Selengkapnya
Pendahuluan Jenis Kontrak, diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 pada Pasal 27 ayat (1), jenisnya ada Banyak, namun menurut saya Jenis Kontrak itu cuma dua, Harga Satuan/Waktu Penugasan dan Lumsum, sisanya? Cuma Pengembangan. Kontrak Katalog hanya disebut dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e berkaitan Perbuatan yang dikenakan Sanksi dalam ...
Selengkapnya
Pengantar Dalam Pengendalian Kontrak, setelah dilakukan berbagai upaya oleh PPK dan dipandang Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan peringatan hingga 3 kali dan Penyedia diberi kesempatan untuk menyampaikan kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan namun PPK menilai pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia, salah satu solusi yang terpaksa diambil adalah memutuskan ...
Selengkapnya
Pengantar Penandatanganan Kontrak merupakan bagian dari Pelaksanaan Kontrak yang disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tepatnya pada huruf b, pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja ...
Selengkapnya
Pendahuluan Kontrak di Indonesia mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dengan asas Korkodansi dibawa Pemerintah Hindia Belanda, dengan demikian yang berlaku adalah berdasarkan Burgerleijk Wetboek voor Indonesie yang berasal dari Negeri Belanda dalam hal ini karena berasal dari Belanda selama masa Kependudukan Hindia Belanda, maka pemberlakuan Civil Law System dan ...
Selengkapnya