jasa perorangan
jasa perorangan

Jasa Lainnya, Outsourcing, dan Batas yang Sering Kabur

Dalam praktik pengadaan, istilah Jasa Lainnya sering kali menjadi ruang abu-abu. Terlihat sederhana, tetapi jika tidak dipahami secara tepat, ia bisa menyeret kita pada desain pengadaan yang keliru sejak awal.

Salah satu kekeliruan yang cukup sering muncul pada Jenis Pengadaan ‘Jasa Lainnya’ adalah memperlakukan pekerjaan yang secara substansi merupakan outsourcing tenaga kerja sebagai jasa perorangan.

Padahal, secara prinsip ketenagakerjaan, pekerjaan seperti cleaning service, jasa keamanan, dan layanan sejenisnya bukanlah pekerjaan individu yang berdiri sendiri. Ia adalah layanan berbasis penyediaan tenaga kerja, yang secara hukum dan praktik harus dilaksanakan oleh pelaku usaha penyalur tenaga kerja.

Di sinilah batasnya menjadi jelas.

Jasa Lainnya yang terkategori outsourcing harus dikontrakkan kepada badan usaha yang memang memiliki fungsi, struktur, dan tanggung jawab sebagai penyalur tenaga kerja. Bukan kepada individu, bukan pula disamarkan sebagai jasa perorangan.

Dalam rezim pengadaan barang/jasa pemerintah, ruang Jasa Perorangan sebenarnya sangat terbatas. Secara regulasi, yang secara eksplisit diakui sebagai jasa perorangan hanyalah Jasa Konsultansi Perorangan. Itu pun dengan karakteristik yang sangat spesifik: berbasis keahlian personal, non-rutin, tidak bersifat penyediaan tenaga kerja massal, dan tidak menjalankan fungsi operasional harian organisasi.

Maka, ketika pekerjaan bersifat rutin, berulang, berbasis jam kerja, dan terkait langsung dengan operasional—kita seharusnya langsung sadar bahwa ini bukan wilayah jasa perorangan.

Kesalahan memahami klasifikasi ini bukan sekadar soal administrasi. Ia berimplikasi pada:

  • kepatuhan ketenagakerjaan,

  • desain kontrak,

  • perlindungan tenaga kerja,

  • hingga risiko hukum bagi PPK dan PA/KPA.

Karena itu, kehati-hatian dalam membaca jenis jasa bukan soal “berani atau tidak”, tetapi soal tepat atau tidak sejak tahap perencanaan.

Dan di titik ini, pengadaan kembali menuntut kita untuk tidak sekadar hafal aturan, tetapi memahami logika di baliknya.


Pengadaan publik bukan sekadar belanja, tetapi ruang kepemimpinan dan mitigasi risiko.

Sebelumnya Selamat Tahun Baru 2026
Selanjutnya Konsolidasi Pengadaan: Strategi, Bukan Sekadar Menggabungkan Kebutuhan

Cek Juga

hambatan konsolidasi

Konsolidasi Pengadaan dan Soal Merek: Menjaga Kualitas Tanpa Terjebak Bias

Dalam praktik konsolidasi pengadaan barang/jasa, persoalan tidak pernah sesederhana menggabungkan paket. Konsolidasi hampir selalu melibatkan ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?