Pengantar Dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Tujuan Pengadaan pada Pasal 4 huruf c dibunyikan : meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; kemudian pada Kebijakan Pengadaan pada Pasal 5 huruf g dibunyikan Kebijakan PBJP sebagai berikut : memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, ...
Selengkapnya
Pengantar Penandatanganan Kontrak merupakan bagian dari Pelaksanaan Kontrak yang disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tepatnya pada huruf b, pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja ...
Selengkapnya
Jadwal Pelaksanaan : Januari 2021 Pelatihan tanggal 27-29 Januari 2021 (jadwal revisi terbaru) Ujian tanggal 30 Januari 2021 (jadwal revisi terbaru) Februari 2021 Pelatihan tanggal 17-19 Februari 2021 Ujian tanggal 20 Februari 2021 Maret 2021 Pelatihan tanggal 17-19 Maret 2021 Ujian tanggal 20 Maret 2021 April 2021 Pelatihan tanggal 14-16 ...
Selengkapnya
Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator UKPBJ Kab. Kutai Barat, dilakukan livestreaming untuk memastikan asimetris penyampaian informasi secara langsung / bukan direkam sebelumnya /bukan pre-recorded untuk memastikan persaingan usaha tetap sehat. Proses Tender Cepat bagi Penyedia yang memiliki kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman dapat diikuti melalui : https://lpse.kutaibaratkab.go.id/eproc4/lelang/3228249/pengumumanlelang ...
Selengkapnya
Pendahuluan Kontrak di Indonesia mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dengan asas Korkodansi dibawa Pemerintah Hindia Belanda, dengan demikian yang berlaku adalah berdasarkan Burgerleijk Wetboek voor Indonesie yang berasal dari Negeri Belanda dalam hal ini karena berasal dari Belanda selama masa Kependudukan Hindia Belanda, maka pemberlakuan Civil Law System dan ...
Selengkapnya
Definisi Kontrak Payung Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 27 ayat (7) menyebutkan bahwa Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani. Dengan demikian karena volume dan/atau waktu pengirimannya ...
Selengkapnya
Pengantar Dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada bagian menimbang huruf b, kalimat Pembangunan Berkelanjutan disebutkan dalam kalimat : bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam ...
Selengkapnya
Pengantar Untuk membuat sebuah barang/jasa hadir dan dapat beroperasi secara sederhana, tak jarang diperlukan proses yang rumit untuk menghadirkan “Experience” yang mudah, nyaman, dan bermanfaat dari sisi “Kacamata” Pengguna. Tak heran Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih menekankan pada penyederhanaan materi untuk mengatur hal secara normatif dan ...
Selengkapnya