swakelola tipe i dan tenaga ahli
swakelola tipe i dan tenaga ahli

Menapaki jalan sebagai Ahli Pengadaan Pemerintah

Para Pelaku Pengadaan menurut Pasal 8 Perpres PBJP adalah :

  • PA
  • KPA
  • PPK
  • Pejabat Pengadaan
  • Kelompok Kerja Pemilihan
  • Penyelenggara Swakelola
  • Penyedia

Beberapa peran diatas walau di dominasi oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (ASN baik dari PNS maupun PPPK) dapat dijabat juga dari non-PNS dengan berbagai peran seperti Probity Advisor, Pemberi Keterangan Ahli, Fasilitator Kompetensi, Pendukung ekosistem, pengelola LPSE, dll.

Diantara para Pelaku Pengadaan pasti ada “Ahli” mereka umumnya memulai dari Sertifikasi Kompetensi Level-1 (dulu Sertifikat PBJP Tingkat Dasar) lalu menapaki karir dengan kompetensi lanjutan, mulai dari Jenjang fungsional PPBJ Pertama, Muda, dan Madya.

Bagi non jabfung ada jalur melalui SKKNI, okupasi, dst. Tak hanya di dominasi ASN, penyelenggara swakelola dan penyedia yang independen pun juga dapat mengikuti jenjang yang ada hingga dinyatakan ahli.

 

Pada dasarnya keahlian berdasarkan kamus kompetensi di tingkat awal dimulai dari pengetahuan PBJ Pemerintah dan konsep dasar Supply Chain, lalu berlanjut ke kompetensi inti.

Kompetensi inti ini dibagi jadi beberapa tingkatan leveling, mulai level 1 hingga saat ini level 4 dalam beberapa unit kompetensi yaitu :

  1. Perencanaan

  2. pemilihan penyedia

  3. mengelola kontrak

  4. melaksanakan swakelola

tiap unit diatas oleh tiap ahli diperoleh dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, sehingga setiap ahli pengadaan umumnya memacu kompetensi nya berdasarkan pekerjaan sehari-hari.

Sekedar berbagi, saya memulai dari menjadi petugas klerikal di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan bentuk awal UKPBJ saat ini, lalu bersamaan menjadi PjPHP/PPHP dan perlahan menjadi Pejabat Pengadaan, Pokmil, dan PPK, hingga akhirnya saat ini menjadi berperan di ekosistem pengadaan.

Jadi tidak berhenti di sertifikat Kompetensi Level 1 saja, dunia pengadaan sangat luas dan mari jadikan Pengadaan sebagai pendukung pembangunan bangsa!

Salam Pengadaan!

Sebelumnya SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) PADA HEWAN TERNAK
Selanjutnya 3 Peran Procurement dalam Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management)

Cek Juga

pemerintahan desa

Perubahan Perpres 16/2018 yang kedua – Ruang Lingkup

Peraturan Presiden 16/2018 jo. Perpres 12/2022 dalam waktu dekat akan menambahkan ruang lingkup, dahulu Pasal ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: