Sumber Perikatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Atau disingkat KUHPer (ini singkatan ala saya), Perjanjian sebagai salah satu sumber Perikatan mempunyai sumber lain selain dari Perjanjian, hal ini berdasarkan dari yang menurut Pasal 1233 KUHPer tiap Perikatan dilahirkan dari :

1. Perjanjian
2. Undang-Undang

Perjanjian dapat dilakukan secara verbal non-lisan dan tertulis, nah Undang-Undang juga hadir selain Perjanjian tersebut sebagai salah satu Sumber Perikatan.

Baca Juga

Berikut ini adalah artikel lainnya terkait materi Hukum Perjanjian :

• Macam Macam Perikatan yang sudah umum dikenal di Masyarakat

• Perbedaan Hukum Benda dan Hukum Perikatan dari sisi Sistem Pengaturan

• Hukum Perdata, Keabsahan perikatan, dan Kaidah Hukum Sebagai Pelindung

• Kompetensi dalam menyusun Rancangan Kontrak, cara Menetapkan Rancangan Kontrak, beserta Contoh Penetapan Rancangan Kontrak

• Pengenaan Denda

• Pengendalian Kontrak untuk Pengadaan dengan Katalog Elektronik

Undang-Undang?

Merujuk Pasal 1233 KUHPer Undang-Undang adalah sumber perikatan selain Perjanjian, yang dimaksud Undang-Undang disini merupakan objek secara formil, maupun materiil yang merujuk pada satu peraturan yang tertulis. Adapun Undang-Undang sebagai hukum tertulis berbentuk berbagai macam Peraturan Perundangan, ini adalah rujukan Undang-Undang secara definisi materil.

Adapun secara formil disamping Undang-Undang secara tertulis juga terdapat Hukum tidak tertulis, salah satunya adalah Hukum Adat, selain Hukum Adat ada juga Putusan Pengadilan yang bersifat mengikat dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum yang mengikat dan wajib ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat tersebut.

Baca Juga

Berikut ini adalah artikel lainnya terkait materi Hukum Perjanjian :

• Kontrak Pengadaan Publik

• Mengapa kontrak pengadaan dilakukan tertulis

• Memorandum of Understanding dan Kontrak Swakelola, untuk apa?

• Wanprestasi pada Hukum Perdata

• Sengketa Kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

 

Kesimpulan

Mengintepretasikan Pasal 1233 KUHPer dapat dilakukan dengan memperluas pemahaman berdasarkan apa yang telah dituliskan diatas, dengan demikian berdasarkan tata hukum nasional maka Pasal 1233 KUHPer yang secara harafiah menyebutkan Perikatan dapat bersumber dan lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang dapat dimaknai dengan apa itu Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan keberadaan Undang-Undang yang telah dibahas diatas, maka Perikatan memiliki 4 (empat) sumber yaitu :

• Perjanjian
• Undang-Undang
• Putusan Pengadilan
• Hukum Adat

Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat!