Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa

Seri Pemahaman Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Seri 5)

Prolog

Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris maupun pasal-perpasal dan ayat per-ayat dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis sebelum dan sesudah proses belajar untuk menempuh ujian calon Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar.

Seri 5 ini akan membahas lanjutan dari seri sebelumnya, untuk membaca Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) klik saja tulisan disamping.

Untuk Seri sebelumnya dapat dilihat pada tautan berikut ini :

Seri 1 : Tautan Seri 1

Seri 2 : Tautan Seri 2

Seri 3 : Tautan Seri 3

Seri 4 : Tautan Seri 4

Referensi Peraturan Perundang-Undangan : Tautan

Pasal 1 angka 18 berbunyi tentang : “Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.”

yang dimaksud dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Jabatan Fungsional yang berada dalam rumpun Manajemen dan dapat bertindak sebagai Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 namun bukan sebagai Penyedia.

Dasar Hukum Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :

Pasal-pasal yang berkaitan dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :

 

Demikian yang dapat disampaikan, tetap semangat, tetap sehat, dan salam Pengadaan!

 

Exit mobile version