pada Perpres PBJP dısebutkan pıhak yang membentuk UKPBJ dalam hal ını Menterı/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ sebagai organisasi yang memberikan dukungan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
dukungan tersebut mencakup berjalannya peran pada bagian pengelolaan pengadaan, penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik, advokasi, dan pembinaan.
Fungsi ini sedikit berbeda dibanding dengan sektor swasta yang memposisikan unit pengadaan secara end to end dari hulu ke hilir, dengan fungsi menyelenggarakan perencanaan hingga pembayaran.
Unit Pengadaan di swasta cenderung procure to pay, dengan demikian unit tersebut memilih penyedia melalui sub unit nya, kemudian unit tersebut melaksanakan pengendalian kontrak melalui sub unit lainnya.
Pengguna barang/jasa hanya end user yang menerima hasil pengadaan.
terdapat kendala mengapa hal ini belum dapat diterapkan di Pemerintah, yaitu :
1. Terlalu besar nya struktur organisasi di K/L dan beragamnya PD pada Pemda.
2. Terlalu beragamnya jenis kebutuhan pada Pemda.
3. Masih belum matang nya akumulasi pengetahuan pada unit pengadaan, dimana saat ini spektrum kompetensi nya lebih dominan pada proses pemilihan.
4. Regulasi.
namun dengan semakin berkembangnya Sumber daya dan upaya perbaikan berkelanjutan di bidang pengadaan public, bentuk procurement unit yang melayani end to end procurement to pay bukan mustahil terjadi.
–
demikian.