Mengapa Jaminan Penawaran Hanya Berlaku pada Pekerjaan Konstruksi?
Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak semua jenis pengadaan mewajibkan Jaminan Penawaran. Ketentuan ini sering memunculkan pertanyaan: mengapa hanya pekerjaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi yang memiliki ketentuan tersebut?
Jawabannya tidak berdiri di ruang normatif semata, tetapi berakar pada analisis pasar, karakteristik pelaku usaha, dan risiko sistemik dalam proses pemilihan penyedia.
Jaminan Penawaran dan Ruang Lingkupnya
Regulasi secara tegas memberlakukan Jaminan Penawaran hanya pada Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Terintegrasi, khususnya pekerjaan terintegrasi yang di dalamnya mengandung unsur konstruksi. Artinya, jasa konsultansi murni, jasa lainnya, maupun pengadaan barang pada umumnya tidak berada dalam rezim ini.
Pembatasan ini bukanlah kekosongan pengaturan, melainkan pilihan kebijakan yang disusun secara sadar.
Perspektif Filosofis dan Analisis Pasar
Secara filosofis, kewajiban Jaminan Penawaran lahir dari realitas pasar konstruksi. Jika kita menengok hasil analisis pasar dalam pengadaan pemerintah, terdapat beberapa karakteristik yang khas pada sektor konstruksi.
Pertama, jumlah pelaku usaha konstruksi relatif sangat banyak dan tersebar di berbagai kelas kualifikasi. Kedua, volume dan nilai paket pekerjaan konstruksi dalam APBN dan APBD juga sangat dominan dibandingkan jenis pengadaan lainnya. Ketiga, kompetisi dalam tender konstruksi cenderung padat dan tersaturasi, baik dari sisi jumlah peserta maupun agresivitas penawaran.
Kondisi tersebut menciptakan risiko yang tidak kecil, yakni penawaran asal-asalan, penawaran tanpa kesiapan riil, bahkan penawaran yang sejak awal tidak dirancang untuk dimenangkan secara sehat.
Jaminan Penawaran sebagai Instrumen Penyaring
Di sinilah Jaminan Penawaran berfungsi bukan sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen penyaring keseriusan pelaku usaha.
Dengan adanya kewajiban Jaminan Penawaran, penyedia dipaksa untuk melakukan kalkulasi yang lebih matang, memastikan kesiapan finansial, teknis, dan manajerial sebelum masuk dalam proses pemilihan. Risiko kehilangan jaminan menjadi mekanisme disiplin pasar yang mendorong penyedia untuk tidak sekadar ikut-ikutan tender.
Dalam konteks ini, Jaminan Penawaran adalah alat manajemen risiko, bukan alat pembatas persaingan. Ia justru berperan menjaga kualitas kompetisi agar proses pemilihan penyedia tidak dipenuhi penawaran spekulatif.
Mengapa Tidak Berlaku pada Jenis Pengadaan Lain?
Jenis pengadaan lain, seperti jasa konsultansi atau pengadaan barang tertentu, memiliki struktur pasar dan profil risiko yang berbeda. Jumlah paket, pola persaingan, serta konsekuensi kegagalan penyedia juga tidak selalu setara dengan pekerjaan konstruksi yang bernilai besar, berdurasi panjang, dan berdampak langsung pada layanan publik.
Karena itu, pendekatan instrumen pengendalian risikonya pun berbeda. Regulasi memilih untuk tidak menyeragamkan risiko, melainkan menyesuaikannya dengan karakteristik setiap jenis pengadaan.
Penutup
Pada akhirnya, Jaminan Penawaran dalam pekerjaan konstruksi bukanlah soal mempersulit pelaku usaha, melainkan menjaga kualitas proses pemilihan penyedia di sektor yang paling padat, paling kompetitif, dan paling berisiko dalam pengadaan pemerintah.
Pengadaan publik memang bukan sekadar soal mengikuti prosedur, tetapi tentang bagaimana kebijakan, pasar, dan risiko dikelola secara seimbang agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara akuntabel.
Pengadaan publik bukan sekadar belanja, tetapi ruang kepemimpinan dan mitigasi risiko.